MANADO | Portalsulutnew.com — Suasana serius namun penuh semangat terasa di Wisma Negara, Bumi Beringin, Manado, Kamis (14/11/2025) pagi. Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menyambut langsung Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI yang melakukan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka pembahasan Inventarisasi Materi Penyusunan Rancangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029 serta Prolegnas Prioritas Tahun 2026 untuk daerah kepulauan.
Pertemuan ini menjadi ruang penting bagi Sulawesi Utara untuk menyuarakan kebutuhan regulasi yang berpihak pada karakter geografisnya sebagai wilayah kepulauan.
DPD RI menegaskan fokus mereka pada sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, terutama dalam pengawasan administrasi keuangan, penyusunan Peraturan Daerah (Perda), dan rancangan regulasi strategis untuk mendorong efisiensi tata kelola.
“Kerja sama antar wilayah harus semakin diperkuat. Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri jika ingin mempercepat pertumbuhan daerah kepulauan,” ujar salah satu anggota PPUU DPD RI dalam sesi diskusi terbuka.
Gubernur Yulius menilai, kolaborasi tersebut sejalan dengan visi pembangunan Sulut yang berorientasi pada pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan tata kelola pemerintahan berbasis transparansi.
Kegiatan turut dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Sulut, perwakilan OPD, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Diskusi berjalan interaktif dengan berbagai masukan mengenai penyempurnaan regulasi daerah serta upaya menyelaraskan program legislasi nasional dengan kebutuhan pembangunan lokal.
Dari hasil pembahasan, tercermin komitmen kuat antara Pemprov Sulut dan DPD RI untuk memastikan arah kebijakan legislasi nasional benar-benar adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kepulauan, mulai dari sektor ekonomi, sosial, hingga pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan. (romel)
