YOGYAKARTA, Portalsulutnew.com — Industri kelapa sawit Indonesia kembali menjadi sorotan. Bukan hanya karena kontribusinya terhadap perekonomian nasional, tetapi juga akibat derasnya isu lingkungan, ketenagakerjaan, hingga regulasi yang terus mengiringi komoditas strategis tersebut.
Di tengah situasi itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Workshop Jurnalistik GAPKI dan PWI di Yogyakarta, Jumat (28/8/2026).
Forum tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan kepentingan industri dan pers dalam membangun pemberitaan mengenai sawit yang lebih berbasis data, fakta, sekaligus tetap kritis terhadap persoalan tata kelola.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan, pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi workshop memiliki pesan tersendiri. Yogyakarta dikenal bukan sebagai daerah sentra perkebunan sawit, sehingga menjadi ruang yang tepat untuk memperkenalkan lebih jauh manfaat kelapa sawit kepada masyarakat.
Menurutnya, keberadaan sawit sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Produk turunannya digunakan dalam berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk industri dan produk lokal seperti batik.
Namun, di balik besarnya kontribusi sawit, Eddy mengungkapkan industri masih menghadapi sejumlah tantangan regulasi, salah satunya persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
GAPKI, kata dia, bahkan tidak hanya melakukan penanganan kebakaran di dalam wilayah konsesi. Industri juga ikut membantu pemadaman kebakaran di luar area konsesi, termasuk di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Riau.
Persoalan muncul ketika perusahaan tetap berpotensi menghadapi konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan strict liability dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Apabila terjadi kebakaran sekalipun titik apinya terbukti dari luar dan masuk ke dalam konsesi kita otomatis dianggap lalai,” kata Eddy.
Ia menilai diperlukan pengaturan yang lebih proporsional, termasuk klausul pengecualian dalam kondisi tertentu, terutama ketika terjadi cuaca ekstrem.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menilai persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan pers yang profesional. Menurutnya, wartawan memiliki posisi penting dalam menghadirkan informasi yang berimbang di tengah kampanye negatif terhadap industri sawit Indonesia di tingkat global.
Pers, katanya, tidak boleh hanya menjadi corong industri. Namun, pemberitaan juga tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi, prasangka, atau informasi yang tidak terverifikasi.
“Jurnalisme berbasis data dan fakta empiris sangat krusial,” tegas Akhmad Munir.
Ia mengatakan, pers perlu mengungkap praktik industri yang merusak lingkungan atau merugikan masyarakat apabila memang ditemukan. Pada saat yang sama, media juga harus memberikan ruang terhadap praktik industri yang telah menjalankan prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang baik.
Menurutnya, sawit merupakan komoditas yang memiliki posisi strategis karena produktivitas minyak nabatinya tinggi dan dibutuhkan oleh dunia.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Jember, Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, menyebut sawit sebagai salah satu anugerah bagi Indonesia.
Kontribusinya tidak hanya berkaitan dengan devisa, tetapi juga penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan serta energi nasional.
Namun, besarnya kontribusi tersebut harus dibarengi tata kelola yang mampu memastikan manfaat sawit benar-benar dirasakan masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan Ekonom Senior INDEF sekaligus President of ASAE, Prof. Dr. Bustanul Arifin.
Ia menekankan pentingnya memperkuat perkebunan rakyat, mempercepat peremajaan tanaman, memperkecil yield gap, serta memperkuat sertifikasi keberlanjutan melalui ISPO maupun RSPO.
Menurutnya, kemitraan yang adil antara petani, BUMN dan pihak swasta menjadi salah satu kunci meningkatkan daya saing sawit Indonesia.
Di sisi lain, diplomasi internasional juga dinilai semakin penting karena industri sawit Indonesia berhadapan dengan perubahan kebijakan perdagangan global dan meningkatnya kebutuhan energi domestik.
Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Agus Sudibyo memberikan penekanan berbeda mengenai posisi pers.
Ia mengingatkan bahwa kebebasan pers harus tetap berjalan bersama profesionalisme dan kesadaran terhadap kepentingan nasional.
Pers, menurutnya, harus tetap kritis ketika menemukan persoalan dalam industri sawit. Tetapi kritik tersebut harus disusun berdasarkan fakta dan tidak kehilangan konteks mengenai posisi sawit bagi perekonomian Indonesia.
“Pers harus memberitakan kelapa sawit Indonesia tanpa kehilangan sikap kritis dan tanpa membebek pada industri,” ujarnya.
Agus menyebut sejumlah alasan mengapa sawit memiliki posisi strategis, mulai dari kontribusinya terhadap devisa, penyerapan tenaga kerja, perekonomian daerah, ketahanan energi dan pengembangan biodiesel, hingga penyediaan minyak nabati serta bahan baku industri pangan.
Karena itu, pemberitaan mengenai sawit dinilai tidak cukup jika hanya menyoroti sisi negatifnya.
Kritik tetap diperlukan. Tetapi apresiasi terhadap kontribusi dan upaya perbaikan tata kelola juga harus memperoleh ruang yang proporsional.
“Perhatian kita terhadap isu lingkungan dan masalah lainnya terkait sawit minimal harus seimbang dengan apresiasi, pembelaan, dan pengakuan kita bahwa sawit adalah saka guru atau pilar utama perekonomian nasional,” tegas Agus.
Pada akhirnya, workshop GAPKI dan PWI tersebut menempatkan pers pada posisi yang tidak sederhana.
Wartawan dituntut mampu membedakan antara promosi industri, kritik berbasis fakta, dan kampanye hitam yang berpotensi membentuk opini tanpa dasar yang kuat.
Sebab, membela kepentingan nasional bukan berarti menutup mata terhadap persoalan. Sebaliknya, mengkritik industri juga bukan berarti mengabaikan kontribusinya.
Di titik inilah pers dituntut memainkan perannya: mengawasi, mengkritisi, menguji fakta, sekaligus mencerdaskan publik.
Dengan pendekatan tersebut, pemberitaan tentang sawit diharapkan tidak berhenti pada perang narasi, tetapi mampu mendorong industri menjadi semakin transparan, berkelanjutan, ramah lingkungan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.***
