Minut, Portalsulutnew.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) menunjukkan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) di ruang rapat Wakil Bupati Minut, Kamis (21/5/2026).
Rakor yang dipimpin jajaran Satgas MBG Pemkab Minut bersama perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas terkait, pihak puskesmas, kecamatan, hingga para mitra penyedia layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini membahas evaluasi pelaksanaan program MBG sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan.
Asisten II Pemkab Minut, Robby Parengkuan, dalam arahannya mengatakan pemerintah daerah terus melakukan evaluasi rutin untuk memastikan program MBG berjalan optimal di seluruh wilayah Minahasa Utara.
“Kami membahas perkembangan program MBG, termasuk berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Semua pemangku kepentingan kami libatkan agar bisa mencari solusi bersama demi lancarnya program ini,” kata Robby Parengkuan kepada awak media usai rapat.
Robby Parengkuan menjelaskan bahwa salah satu fokus utama saat ini adalah percepatan operasional SPPG di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terkuat (3T) yang dinilai masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Dari 14 titik SPPG di wilayah terpencil, tujuh sudah selesai dan sudah dievaluasi, namun belum beroperasi. Ini menjadi perhatian serius karena masyarakat di kepulauan juga harus mendapat pelayanan yang sama,” ucap Parengkuan.
Dari penjelasan Robby Parengkuan bahwa program MBG tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak stunting dan kurang gizi.
Perlu diketahui, untuk wilayah daratan, sudah ada 13 SPPG yang beroperasi dan satu lainnya masih dalam tahap persiapan.
“Total yang terdaftar di aplikasi ada 31 titik. Kami terus mendorong percepatan penyelesaian pembangunan dan kelengkapan fasilitas agar semuanya bisa segera berjalan,” sebut Robby Parengkuan.
Adapun terkait kendala teknis turut dibahas dalam rapat tersebut, mulai dari gangguan listrik hingga persoalan pengelolaan limbah dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
“Ada beberapa lokasi yang mengalami pemadaman listrik sehingga distribusi makanan sempat terkendala. Kami juga membahas kebutuhan solar sebagai alternatif operasional,” imbuh Robby Parengkuan.
Robby Parengkuan menegaskan seluruh mitra wajib memperhatikan standar kesehatan dan lingkungan, terutama terkait kualitas udara, kebersihan dapur, hingga pengelolaan limbah.
“IPAL harus sesuai standar karena sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Begitu juga kualitas makanan, semuanya harus memenuhi standar higienis dari Dinas Kesehatan,” pungkas Robby Parengkuan.
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Minahasa Utara, Ricky Ngantung, mengungkapkan masih ada sejumlah wilayah yang belum terjangkau program MBG, seperti Kecamatan Kema, Likupang Barat, Likupang Selatan, dan sebagian wilayah Wori.
“Masih dalam tahap persiapan karena ada beberapa kendala pembangunan dan administrasi,” kata Ricky Ngantung saat di wawancara.
Ia juga menyoroti adanya dugaan titik pembangunan SPPG fiktif yang sudah dilaporkan ke sistem Badan Gizi Nasional.
“Ada informasi titik yang belum ada pembangunan tetapi sudah menawarkan lokasi. Seharusnya pengajuan dilakukan setelah ada mitra yang siap,” ucap Ricky Ngantung.
Ia juga menambahkan bahwa pada tahun 2026 pihak BGN mulai memperketat standar operasional SPPG dibandingkan tahun sebelumnya yang masih fokus pada program percepatan.
Diakhir, Ricky Ngantung menjelaskan bahwa apabila infrastruktur belum lengkap seperti IPAL dan filter udara, bahwa sekarang ini belum langsung diloloskan, karena Tahun ini lebih fokus ke kualitasnya. (**)
