MANADO | Portalsulutnew.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mulai mematangkan arah pembangunan ekonomi biru 2027 dengan menekankan pentingnya sinkronisasi program lintas sektor agar perlindungan ekosistem pesisir dan laut tidak berhenti sebatas wacana.
Komitmen itu mengemuka dalam Lokakarya Sinkronisasi bertema “Kolaborasi untuk Ekonomi Biru: Memperkuat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut di Provinsi Sulawesi Utara” yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bersama Rare Indonesia di The Sentra Hotel Manado, 7–8 Juli 2026.
Forum tersebut mempertemukan perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, organisasi perangkat daerah Pemprov Sulut, pemerintah kabupaten pesisir, akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, media, hingga kelompok masyarakat pesisir untuk menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan ekonomi biru menuju 2027.
Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Salman Mokoginta, yang mewakili Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya, Salman menegaskan bahwa Sulawesi Utara sebagai provinsi kepulauan memiliki potensi pesisir dan laut yang menjadi penopang kehidupan masyarakat sekaligus motor penggerak perekonomian daerah. Karena itu, pembangunan ekonomi biru harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan kawasan pesisir hanya dapat dicapai melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha hingga mitra pembangunan.
“Kolaborasi menjadi kunci agar setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir dan keberlanjutan sumber daya laut,” ujar Salman.
Ia menambahkan, lokakarya ini menjadi momentum menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program yang telah berjalan, mengidentifikasi tantangan di lapangan, serta merumuskan prioritas pembangunan ekonomi biru untuk tahun 2027.
Sementara itu, Direktur Kebijakan Rare Indonesia, Ray Chandra Purnama, menekankan bahwa perlindungan ekosistem pesisir tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.
Ia mengungkapkan, Sulawesi Utara saat ini memiliki kawasan konservasi pesisir dan laut seluas 244.601,42 hektare. Sejak 2023, Rare Indonesia bersama pemerintah daerah juga mendampingi pelaksanaan Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) di 13 kawasan yang tersebar di 10 kabupaten pesisir sebagai bagian dari penguatan pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat.
Lokakarya tersebut ditargetkan menghasilkan sinkronisasi program dan rencana aksi ekonomi biru tahun 2027, sekaligus membuka berbagai peluang pembiayaan melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maupun sumber pendanaan lainnya.
Seluruh hasil pembahasan akan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama sebagai pedoman pelaksanaan program ekonomi biru yang berkelanjutan di Sulawesi Utara, dengan harapan kolaborasi yang dibangun mampu menghasilkan langkah konkret dalam menjaga ekosistem pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***
