Jakarta, Portalsulutnew.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sekaligus Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Bertempat di Ruang Sidang Utama (RSU) Gedung A Lt.3 Kemendagri, Jakarta Pusat. Selasa, (28/7/2026).
Rakor yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. H. Bima Arya Sugiarto, S.I.P., M.Si. dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si. ini menjadi ruang sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Turut hadir Ketua Umum APKASI H. Bursah Zarnubi, S.E., Bupati Lahat, dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Eri Cahyadi, S.T., M.T., Wali Kota Surabaya.
Fokus utama pembahasan adalah dua hal, yaitu memperkuat tata kelola keuangan daerah dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar fiskal daerah semakin mandiri.
Dalam forum tersebut, Bupati Joune Ganda menegaskan bahwa keuangan daerah yang sehat tidak bisa lepas dari 3 pilar: perencanaan matang, belanja tepat sasaran, dan penggalian PAD secara kreatif.
“Optimalisasi PAD harus dilakukan secara inovatif dan tidak menambah beban masyarakat. Tujuannya satu, agar daerah punya daya ungkit fiskal yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih baik,” ungkap Joune Ganda.
Ia juga menyebut arahan Kemendagri menjadi acuan penting bagi kepala daerah dalam menjalankan APBD secara efektif, menjaga disiplin fiskal, serta menggali potensi pendapatan sesuai regulasi yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) sendiri telah melangkah lebih dulu dengan mendorong digitalisasi sistem keuangan, memperkuat prinsip good governance, mengefisienkan belanja, dan menciptakan inovasi sumber pendapatan baru.
Rakor ini dinilai strategis karena menjadi jembatan sinergi pusat-daerah dalam menjawab tantangan fiskal ke depan. Harapannya, kapasitas pemerintah daerah meningkat sehingga bisa mewujudkan kemandirian fiskal, daya saing wilayah, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dengan keterlibatannya di forum ini, Pemkab Minahasa Utara kembali menegaskan komitmen mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (**)
