Manado, Portalsulutnew.com –Aparat Penegak Hukum (APH) diminta untuk mengusut tuntas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan Tahun 2024, untuk Tahun Anggaran (T.A) 2023 Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Manado. Terkait adanya temuan selisih dana retribusi pelayanan kesehatan di Kota Manado yang mencapai angka 4 miliar rupiah lebih.
Hal ini ditegaskan aktivis juga pemerhati pemerintahan dan politik Sulut, Iwan Moniaga.
Ia menilai, angka selisih hasil temuan BPK ini cukup besar, harus segera dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi publik.
Moniaga membeberkan, dalam hasil temuan BPK jelas disampaikan terdapat perbedaan antara Retribusi pelayanan kesehatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp 60.679.250, dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan Layanan Operasional (LO) sebesar Rp 4. 273.692.711. Disebabkan karena nilai Retribusi Pelayanan Kesehatan LRA. Berdasrkan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang masuk di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sedangkan Retribusi Pelayanan Kesehatan LO merupakan pengakuan pendapatan retribusi termasuk pendapatan dana non kapitasi yang dicatat sebelumnya di lain-lain pendapatan daerah yang sah terdapat selisih.
“Jumlah selisihnya sesuai hasil audit BPK tidak sedikit nilainya. Selisih antara retribusi pelayanan kesehatan LRA dan Retribusi Pelayanan Kesehatan LO sebesar 4 miliar rupiah lebih. Dan itu terdiri dari pendapatan non kapitasi yang direklas dari lain-lain pendapatan daerah yang sah,itu jumlahnya 4 miliar rupiah lebih. Nominal rupiah itu tidak sedikit jumlahnya”,beber eks Presidium GMNI ini Iwan Moniaga, kepada wartawan portalsulutnew.com, Jumat (11/04/2025).
Baca : Kritik Mengalir atas Penunjukkan Plh Sekda Manado yang Dinilai Tabrak Aturan
