MINAHASA | Portalsulutnew.com— Mesin perencanaan pembangunan mulai dipanaskan. Pemerintah Kabupaten Minahasa resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027, Jumat (27/3/2026), di ruang sidang Kantor Bupati.
Namun, di balik agenda rutin tahunan ini, terselip pesan keras dari Bupati Robby Dondokambey: jangan lagi ada program “asal jadi”.
Didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang dan jajaran pejabat daerah, Robby menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar seremoni atau formalitas administratif. Ia menyebut, RKPD 2027 adalah titik krusial yang menentukan arah pembangunan Minahasa ke depan.
“Jangan hanya susun program di atas kertas. Harus nyata, menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya dengan nada serius.
Menurutnya, RKPD merupakan turunan langsung dari RPJMD, sehingga setiap kebijakan yang dirancang wajib selaras dengan sistem pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Sorotan utama Bupati Robby yakni efektivitas dan dampak. Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak lagi bermain aman dengan program normatif yang minim hasil di lapangan.
“Perencanaan itu harus tajam. Tepat sasaran. Jangan administratif saja,” sentilnya.
Musrenbang ini menjadi arena konsolidasi besar mempertemukan eksekutif, legislatif, hingga berbagai elemen masyarakat untuk menyinkronkan arah pembangunan.
Hadir unsur Forkopimda, DPRD kabupaten dan provinsi, hingga perwakilan Bappeda Provinsi Sulawesi Utara.
Tak hanya pejabat, forum ini juga diikuti berbagai kelompok strategis: akademisi, LSM, tokoh masyarakat, perbankan, hingga perwakilan perempuan dan anak menandakan bahwa arah pembangunan Minahasa tak lagi bisa disusun sepihak.
Di akhir agenda, Robby Dondokambey secara resmi membuka Musrenbang RKPD 2027. Namun pesan penutupnya jelas hasil forum ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen, harus bisa dieksekusi.
“Harus implementatif. Harus berkualitas. Dan yang paling penting, harus dirasakan masyarakat,” kuncinya.(PSN)
