Kasus dugaan korupsi penanganan bencana erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro (Siau, Tagulandang, Biaro) kini memasuki babak yang semakin serius. Penahanan Bupati Sitaro, Chintya Kalangit, menandai bahwa perkara ini tidak lagi dipandang sebatas persoalan administratif, melainkan telah masuk dalam ranah dugaan tindak pidana korupsi yang sedang didalami aparat penegak hukum.
Dalam banyak perkara korupsi di daerah, proses penyidikan umumnya tidak berhenti pada satu pihak saja. Penyidik biasanya menelusuri rangkaian pengambilan keputusan, alur penggunaan anggaran, hingga pihak-pihak yang diduga mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan proses tersebut.
Dari sudut pandang penulis, publik kini menaruh perhatian pada kemungkinan apakah penyidikan akan berkembang kepada pihak lain yang memiliki kedekatan dalam lingkar kekuasaan daerah. Nama Wakil Bupati maupun pihak keluarga kepala daerah mulai menjadi bahan perbincangan publik setelah sebelumnya diketahui pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kejati Sulut terkait perkara tersebut.
Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa pemanggilan atau pemeriksaan seseorang dalam proses penyidikan tidak serta-merta menunjukkan adanya keterlibatan pidana. Dalam sistem hukum, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Meski begitu, dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, penyidik lazim menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang diduga memiliki peran, pengaruh, ataupun mengetahui proses penggunaan anggaran yang kini sedang dipersoalkan. Penelusuran itu dapat mencakup komunikasi, aliran dana, proses penganggaran, hingga hubungan dalam pengambilan kebijakan.
Hal yang sama juga sering menjadi perhatian dalam berbagai perkara korupsi kepala daerah di Indonesia, di mana penyidik kerap mendalami kemungkinan adanya pihak nonformal yang memiliki pengaruh dalam proses proyek maupun kebijakan tertentu. Namun seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui alat bukti dan proses hukum yang sah.
Kasus dugaan korupsi dana penanganan bencana Gunung Ruang sendiri memiliki dimensi moral yang sensitif. Anggaran kebencanaan pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat terdampak yang sedang berada dalam kondisi darurat. Karena itu, apabila ditemukan penyimpangan dalam penggunaannya, maka penanganannya perlu dilakukan secara transparan dan profesional agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Saat ini, publik menunggu arah penyidikan berikutnya. Apakah perkara ini akan berhenti pada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, atau berkembang kepada pihak lain apabila nantinya ditemukan alat bukti baru.
Hingga kini, tercatat sudah ada lima orang yang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Manado, terkait dugaan korupsi dana bantuan erupsi Gunung Ruang Kabupaten Sitaro. Selanjutnya, proses pembuktian sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.
Penulis: Romel Nayoan / Jurnalis
