MEMASUKI tahun kedua kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, publik patut melakukan refleksi jujur. Apakah mesin birokrasi Pemprov Sulut sudah benar-benar bergerak seirama dengan langkah gubernur? Atau justru tertinggal jauh, kehabisan napas, dan hanya menjadi penonton dari kerja cepat sang nahkoda daerah?
Gubernur Berlari Sprint, Birokrasi Masih Jalan Santai
Sejak awal menjabat, Yulius Selvanus dikenal sebagai figur pemimpin dengan ritme kerja tinggi. Keputusan diambil cepat, koordinasi lintas sektor digenjot, dan agenda strategis dikejar tanpa banyak basa-basi.
Namun, di sinilah persoalan klasik birokrasi muncul ke permukaan. Ibarat lomba lari, gubernur sudah berlari dalam kecepatan tinggi, sementara sebagian pejabat dan birokrat justru masih berkutat pada pola kerja lama lambat, administratif, dan minim terobosan. Akibatnya, banyak kebijakan progresif yang tersendat bukan karena kurang anggaran atau payung hukum, melainkan karena ketidakmampuan eksekusi di level birokrasi.
Terobosan Gubernur, Sulut Jadi Magnet Nasional
Tak bisa dipungkiri, di bawah kepemimpinan Yulius Selvanus, Sulawesi Utara kembali menjadi magnet perhatian nasional. Para pejabat pusat hingga menteri silih berganti berkunjung ke Sulut, baik untuk agenda infrastruktur, ekonomi, investasi, hingga sektor strategis lainnya.
Ini bukan kebetulan. Berbagai terobosan yang dilakukan gubernur mulai dari percepatan pembangunan, pembukaan ruang dialog dengan pemerintah pusat, hingga keberanian mengangkat isu-isu sensitif menjadi sinyal kuat bahwa Sulut siap melompat lebih jauh. Sayangnya, gaung terobosan ini belum sepenuhnya ditopang kesiapan internal birokrasi daerah.
Perjuangan Infrastruktur Hingga Wilayah Pertambangan Rakyat
Salah satu bukti nyata kerja cepat gubernur terlihat pada komitmennya memperjuangkan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pertambangan rakyat (WPR). Ini bukan langkah populis semata, tetapi strategi pembangunan inklusifbbahwa negara harus hadir sampai ke sektor yang selama ini terpinggirkan.
Namun, kebijakan semacam ini membutuhkan birokrasi yang adaptif, responsif, dan berani mengambil tanggung jawab. Tanpa itu, visi besar gubernur berpotensi tereduksi menjadi wacana di atas kertas.
Evaluasi Birokrasi: Kebutuhan Mendesak, Bukan Ancaman
Isu evaluasi kinerja birokrasi Pemprov Sulut kini menjadi keniscayaan, bukan lagi pilihan. Evaluasi bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk memastikan bahwa setiap pejabat berada di posisi yang tepat, bekerja dengan ritme yang sama, dan memahami arah kepemimpinan gubernur.
Pemimpin yang bergerak cepat membutuhkan tim yang tidak alergi terhadap perubahan, bukan birokrasi yang justru menjadi rem tangan pembangunan.
Tujuan Akhir: Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
Pada akhirnya, seluruh langkah ini bermuara pada satu tujuan utama yakni percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Gubernur Yulius Selvanus.
Tahun kedua kepemimpinan adalah momentum krusial. Jika birokrasi tak segera berbenah dan menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan gubernur yang progresif, maka jarak antara visi dan realisasi akan semakin lebar.
Sulut tidak kekurangan pemimpin yang berani berlari kencang. Yang dibutuhkan sekarang adalah birokrasi yang mampu berlari bersama, bukan tertinggal di belakang.
Catatan Redaksi
Oleh: Romel Nayoan
