JAKARTA, PORTALSULUTNEW.COM – Kinerja pelayanan perizinan dan percepatan pelaksanaan berusaha Pemerintah Kota Manado mendapat pengakuan di tingkat nasional. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Manado ditetapkan sebagai peringkat pertama dalam penilaian PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Tahun 2026.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 242 Tahun 2026 tentang Penetapan Pemerintah Daerah dan Kementerian Negara/Lembaga Penerima Anugerah Layanan Investasi.
Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Manado Andrei Angouw didampingi Kepala DPMPTSP Manado M. Sofyan di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Keputusan yang ditandatangani Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani pada 31 Agustus 2026 itu menetapkan tiga pemerintah kota dengan kinerja terbaik dalam kategori tersebut.
DPMPTSP Manado berada di peringkat pertama, disusul DPMPTSP Kota Surabaya pada peringkat kedua dan DPMPTSP Kota Bandung di posisi ketiga.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa aspek pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian dalam tata kelola pemerintahan di Manado.
Penilaian tidak hanya didasarkan pada administrasi pelayanan. Proses evaluasi melibatkan sejumlah kementerian/lembaga serta unsur dunia usaha dan dilakukan melalui tahapan rekapitulasi penilaian, pemaparan hingga uji petik di lapangan.
Tim penilai berasal dari sejumlah institusi, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Bappenas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kadin serta KPPOD.
Hasil penilaian tersebut menjadi catatan penting bagi Pemkot Manado dalam mempertahankan kualitas layanan investasi dan perizinan. Pengakuan di tingkat nasional sekaligus menempatkan DPMPTSP sebagai salah satu perangkat daerah yang berperan langsung dalam menciptakan pelayanan yang lebih mudah, transparan dan mendukung aktivitas dunia usaha.
Di sisi lain, penghargaan tersebut juga membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menjaga konsistensi pelayanan. Kemudahan berusaha tidak berhenti pada capaian penilaian, tetapi perlu tercermin dalam proses pelayanan yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.
Penghargaan diterima pada masa kepemimpinan Wali Kota Andrei Angouw dan Wakil Wali Kota dr Richard Sualang. Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bersifat final.***
