MANADO, PORTALSULUTNEW.COM — Pengelolaan keuangan daerah tidak cukup hanya mengandalkan ketepatan administrasi. Di tengah tuntutan transparansi publik, perubahan regulasi yang cepat, hingga akselerasi transaksi digital, pemerintah daerah dituntut membangun sistem yang mampu memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara tertib, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Arah itulah yang kini didorong Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado di bawah kepemimpinan Constantine Doaly.
Bukan hanya menggelar kegiatan seremonial, BKAD Manado menjadikan penguatan kapasitas pengelola keuangan sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pengelolaan anggaran yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan regulasi.
Langkah tersebut terlihat dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Manado, yang berlangsung selama dua hari, Senin-Selasa (7-8 September 2026), di Hotel Granpuri Manado.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Manado, Donald Supit, SH MH, didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Julises Oehlers, SH, serta Kepala BKAD Kota Manado Constantine Doaly.
Di bawah komando Doaly, persoalan pengelolaan keuangan tidak ditempatkan semata-mata sebagai urusan pencatatan dan pertanggungjawaban administratif.
Lebih jauh, peningkatan kualitas aparatur diarahkan untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks.
Doaly menegaskan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan menjadi kebutuhan penting agar setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan anggaran.
“Penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Doaly dalam laporan pelaksanaan kegiatan.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena kualitas pengelolaan APBD pada akhirnya sangat bergantung pada kapasitas orang-orang yang menjalankan sistem tersebut.
Kesalahan memahami regulasi perpajakan, lemahnya administrasi transaksi, hingga ketidaktepatan dalam mengoperasikan sistem digital dapat berimplikasi pada kualitas pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.
Karena itu, BKAD Manado memilih memperkuat fondasi tersebut dari hulu, yakni aparatur pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah.
Bimtek ini diikuti para Kepala Sub Bagian Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Operator dari seluruh perangkat daerah se-Kota Manado.
Materi yang diberikan pun tidak berhenti pada teori pengelolaan keuangan. Sejumlah narasumber dari institusi terkait memberikan pembekalan yang langsung bersentuhan dengan praktik pengelolaan anggaran pemerintah.
Dari KPP Pratama Manado, peserta mendapatkan pemahaman mengenai perpajakan atas belanja barang dan jasa, termasuk PPh Unifikasi dan PPN, tarif Tax Effective Rate (TER) PPh 21, hingga implementasi Coretax System.
Sementara BPJS Kesehatan Cabang Manado memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban ASN dalam program jaminan kesehatan.
Materi dari PT Taspen (Persero) turut membahas perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi ASN.
Yang tak kalah strategis adalah materi dari Bank SulutGo terkait optimalisasi transaksi digital melalui Cash Management System (CMS) Kasda OPD dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Pemanfaatan sistem tersebut diarahkan untuk mendorong pola belanja pemerintah yang semakin less cash, terdokumentasi, terukur dan lebih mudah dikendalikan.
Di titik ini, agenda BKAD Manado menjadi lebih dari sekadar peningkatan kemampuan teknis aparatur.
Ada pesan yang cukup jelas bahwa pengelolaan uang rakyat harus mengikuti perkembangan zaman dan tidak boleh tertinggal oleh teknologi.
Kinerja pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya tidak hanya dinilai dari seberapa cepat anggaran dibelanjakan, tetapi juga bagaimana setiap prosesnya dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, penguatan SDM, pemahaman perpajakan, digitalisasi transaksi dan pengendalian kas menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.
BKAD Manado di bawah Constantine Doaly tampaknya sedang membangun pola tersebut secara bertahap.
Bimtek menjadi instrumen untuk memastikan para pengelola keuangan di perangkat daerah tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu mengikuti perubahan sistem dan teknologi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik.
Ini penting karena digitalisasi tanpa SDM yang siap justru dapat menciptakan persoalan baru.
Sebaliknya, SDM yang kuat tanpa sistem digital yang memadai juga akan membuat pengelolaan keuangan tetap bergantung pada proses manual yang rentan terhadap keterlambatan dan kesalahan administrasi.
Karena itu, kombinasi antara kompetensi aparatur, kepatuhan regulasi, digitalisasi transaksi dan penguatan pengendalian keuangan menjadi pekerjaan besar yang harus terus dikawal.
Melalui kegiatan yang dibiayai DPA BKAD Kota Manado Tahun Anggaran 2026 tersebut, Pemkot Manado menargetkan perangkat daerah semakin siap menghadapi transformasi pengelolaan keuangan.
Dan bagi BKAD, tantangannya bukan berhenti ketika Bimtek ditutup.
Ukuran keberhasilannya justru akan terlihat setelah para peserta kembali ke perangkat daerah masing-masing: apakah pengetahuan tersebut benar-benar diterapkan, apakah transaksi semakin tertib, apakah sistem digital dimanfaatkan secara optimal, serta apakah pengelolaan APBD semakin transparan dan akuntabel.
Sebab pada akhirnya, setiap rupiah APBD adalah uang rakyat. Tugas pemerintah bukan hanya membelanjakannya, tetapi memastikan prosesnya dapat diawasi, diukur dan dipertanggungjawabkan.***
