MANADO | Portalsulutnew.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi mengunci besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026. Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, mengetok palu penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dalam agenda resmi di Wisma Negara, Rumah Dinas Gubernur Bumi Beringin, Manado, Sabtu (20/12/2025).
Penetapan ini merujuk PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang mewajibkan gubernur menetapkan UMP dan UMSP paling lambat 24 Desember 2025.
“Pada hari ini, Sabtu 20 Desember 2025, saya menetapkan UMP dan UMSP Sulawesi Utara Tahun 2026 melalui Keputusan Gubernur Nomor 404 Tahun 2025,” tegas Gubernur Yulius.
Hasilnya, UMP Sulut 2026 ditetapkan sebesar Rp 4.002.630, naik Rp 227.205 dari UMP 2025 yang berada di angka Rp 3.775.425. Kenaikan ini menggunakan Alpha 0,8 dengan pengali 6,018 persen.
Sementara itu, UMSP Sulut 2026 dipatok Rp 4.102.696, meningkat Rp 232.885 dibandingkan UMSP 2025 sebesar Rp 3.869.811, dengan formula perhitungan yang sama.
Gubernur Yulius juga merinci sektor yang masuk dalam skema sektoral, yakni pertambangan dan penggalian (termasuk migas, panas bumi, dan bijih logam), serta pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin.
Ia menegaskan, upah minimum ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, dan meminta seluruh pengusaha serta pelaku usaha patuh dan konsisten menjalankannya.
“Kenaikan ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus menjaga iklim investasi. Pengusaha tidak perlu khawatir, karena pertumbuhan ekonomi Sulut sedang baik dan masuk 10 besar nasional,” ujarnya.
UMP dan UMSP Sulut 2026 resmi berlaku mulai 1 Januari 2026. Gubernur Yulius pun mengajak seluruh pihak menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah.
“Mari kita jaga bersama keamanan dan ketertiban Sulawesi Utara yang kita cintai,” pungkasnya. (romel)
