Manado, Portalsulutnew.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus membuka ruang komunikasi dengan aparat penegak hukum guna memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus menjaga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dalam koridor hukum.
Komitmen tersebut terlihat dalam kunjungan silaturahmi Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Johanis Victor Mailangkay, S.H., M.H., kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., Kamis (8/10/2026).
Pertemuan kedua pimpinan tersebut berlangsung dalam suasana akrab. Namun, di balik agenda silaturahmi, pertemuan itu menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi kelembagaan antara Pemprov Sulut dan Kejati Sulut.
Wakil Gubernur dan Plt. Kajati Sulut membahas sejumlah hal berkaitan dengan dinamika pemerintahan daerah, tantangan pembangunan, serta pentingnya tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, keberadaan aparat penegak hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek penindakan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan.
Karena itu, komunikasi lintas lembaga dinilai menjadi salah satu fondasi untuk mencegah persoalan hukum sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sinergi Pemprov Sulut dan Kejati Sulut juga diarahkan untuk menjaga stabilitas daerah. Koordinasi yang terbangun diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas masing-masing lembaga tanpa mengurangi independensi dan kewenangan sesuai aturan.
Pertemuan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya hubungan kelembagaan yang sehat antara pemerintah daerah dan institusi penegak hukum. Komunikasi yang terbuka menjadi modal dalam menghadapi berbagai persoalan pemerintahan maupun tantangan pembangunan di Sulawesi Utara.
Kejati Sulut menyatakan tetap membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung terciptanya pemerintahan yang tertib dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dengan hubungan kelembagaan yang semakin kuat, Pemprov Sulut dan Kejati Sulut diharapkan mampu menjaga sinergi dalam mendukung pembangunan, menciptakan kepastian hukum, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama mendorong Sulawesi Utara agar semakin maju, aman, tertib dan sejahtera.(*/romel)
