PERANK Desak KPK Bongkar Dugaan Peran Orang Dekat dan Keluarga Pengusaha TT dalam Kasus Bolmut

oleh
oleh
PERANK Desak KPK Bongkar Dugaan Peran Orang Dekat dan Keluarga Pengusaha TT dalam Kasus Bolmut

Manado | Portalsulutnew.com – Pengusutan dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yang menjerat Bupati nonaktif Sirajudin Lasena terus menjadi sorotan. Kali ini, Penggiat Masyarakat Anti Korupsi (PERANK) Sulawesi Utara meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kemungkinan keterlibatan orang dekat dan keluarga pengusaha besar Sulut berinisial TT.

Panglima PERANK Sulut, Iwan Aloisius Moniaga, SIP, menduga ada pihak-pihak yang berpotensi berperan sebagai penghubung dalam rangkaian perkara tersebut. Karena itu, ia meminta KPK tidak hanya mendalami keterlibatan pejabat pemerintahan, tetapi juga menelusuri kemungkinan peran pihak swasta di balik pelaksanaan proyek maupun transaksi yang sedang disidik.

“Kami meminta KPK menelusuri apakah ada keterkaitan orang dekat maupun keluarga pengusaha TT yang diduga berperan sebagai penghubung. Apalagi, rangkaian OTT dilakukan di tiga lokasi, yakni Jakarta, Gorontalo, dan Manado. Jangan sampai ada mata rantai yang belum terungkap,” tegas Iwan.

Sorotan tersebut menguat setelah penyidik KPK menggeledah kantor kontraktor yang dikaitkan dengan pengusaha TT di kawasan Ruko Marina Plaza, Jalan Pierre Tendean, Manado, pada 24 September 2026. Dalam penggeledahan itu, penyidik dilaporkan membawa dua koper berisi dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara Bolmut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya membenarkan penggeledahan tersebut sebagai bagian dari pengembangan penyidikan OTT Bupati Bolmut.

Namun, hingga pertengahan November 2026, belum ada pengumuman resmi KPK mengenai penetapan TT sebagai tersangka.

Menurut Iwan, publik berhak mengetahui sejauh mana penyidik mendalami hubungan pihak swasta dengan perkara tersebut, termasuk kemungkinan aliran dana dan peran pihak-pihak yang diduga menjadi perantara.

Ia juga mengungkapkan, PERANK Sulut bersama PERANK Nasional telah berkoordinasi dengan KPK di kawasan Kuningan, Jakarta, untuk mendorong tindak lanjut terhadap dugaan keterlibatan pihak-pihak lain.

“Jangan sampai penanganan perkara hanya berhenti pada pejabat yang diduga menerima keuntungan, sementara pihak lain yang mungkin berperan sebagai penghubung tidak tersentuh. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum,” tegasnya.

Diketahui, KPK menetapkan Sirajudin Lasena sebagai tersangka pada 22 September 2026 setelah OTT sehari sebelumnya. Ia diduga terlibat dalam praktik pematokan fee proyek di lingkungan Dinas PUPR Bolmut serta penerimaan gratifikasi sekitar Rp11,14 miliar selama periode 2023–2026.

PERANK Sulut berharap KPK membongkar seluruh konstruksi perkara, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak swasta, agar penegakan hukum berjalan transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.(ronay)

Views 371

No More Posts Available.

No more pages to load.