MINUT, Portalsulutnew.com — Konsolidasi organisasi Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) di Sulawesi Utara (Sulut) tidak hanya menjadi ajang memperkuat struktur internal. Pertemuan yang digelar DPP PPIR bersama pengurus dan anggota PPIR Sulut diarahkan untuk memastikan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto benar-benar berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Konsolidasi tersebut berlangsung di Hotel Sutanraja, Minahasa Utara, Rabu (12/8/2026), dan dipimpin langsung Ketua Umum DPP PPIR, Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun.
Di hadapan jajaran PPIR Sulut, Musa Bangun menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan soliditas organisasi, khususnya setelah perjalanan politik yang telah dilalui PPIR sejak Pemilu 2019 hingga Pemilu 2024.
Menurut Musa, keberadaan PPIR saat ini memiliki posisi strategis karena organisasi tersebut merupakan sayap Partai Gerindra dan berada di bawah pembinaan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Perubahan posisi dari kelompok pendukung dalam kontestasi politik menjadi bagian dari kekuatan yang ikut mengawal pemerintahan, kata Musa, menuntut PPIR Sulut untuk mengubah pola kerja di lapangan.
“Pak Prabowo hari ini memimpin bangsa Indonesia sebagai Presiden hasil Pemilu 2024. Kami sebagai pendukung utama perjuangan beliau berkonsolidasi untuk ikut mengawal program-program pemerintah, khususnya yang menyentuh masyarakat di Sulawesi Utara,” ujar Musa.
Ia meminta kader PPIR tidak hanya aktif dalam kegiatan organisasi, tetapi juga hadir di tengah masyarakat.
Ditegaskan Musa, keberadaan purnawirawan di tengah masyarakat dapat menjadi salah satu mata dan telinga organisasi dalam melihat langsung bagaimana program pemerintah diterapkan di tingkat bawah.
Sejumlah program nasional menjadi perhatian PPIR Sulut. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN), penguatan koperasi desa, serta pengembangan kampung nelayan.
Program-program tersebut, lanjut Musa, harus mendapat pengawasan dari berbagai pihak agar pelaksanaannya sesuai tujuan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Ia bahkan meminta kader PPIR tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan pelaksanaan program yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“PPIR berada di tengah masyarakat. Jika ada hal-hal di lapangan yang berjalan di luar kewajaran atau menyimpang, kader wajib untuk melaporkannya ke komando atas,” tegasnya.
Pesan tersebut menunjukkan bahwa konsolidasi PPIR Sulut tidak berhenti pada penguatan organisasi secara internal. Jaringan purnawirawan yang tersebar di berbagai daerah juga diarahkan menjadi bagian dari pengawasan sosial terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Musa berharap seluruh jajaran PPIR Sulut mampu menjalankan peran tersebut secara konsisten, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Konsolidasi ini sekaligus menjadi momentum untuk menyatukan kembali kekuatan organisasi setelah menghadapi dinamika politik dalam beberapa tahun terakhir.
“Dengan soliditas yang semakin kuat, PPIR Sulut diharapkan mampu menjalankan fungsi organisasi secara lebih efektif, sekaligus ikut memastikan program strategis nasional tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat”,tandas Musa Bangun.
Pengawalan terhadap program-program pemerintahan Prabowo di daerah kini menjadi bagian penting dari peran organisasi.
“Purnawirawan TNI-Polri yang tergabung dalam PPIR untuk tetap aktif mengawal jalannya program, menyampaikan kondisi faktual di lapangan, dan menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dengan struktur organisasi”,pungkasnya.
Konsolidasi di Minahasa Utara ini pun menjadi penegasan bahwa PPIR Sulut ingin mengambil posisi lebih dekat dengan masyarakat, terutama dalam mengawal berbagai program pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.***
