MANADO, PORTALSULUTNEW.COM – Wali Kota Manado Andrei Angouw menegaskan pentingnya soliditas dan disiplin garis komando dalam menjalankan pemerintahan hingga ke tingkat kewilayahan.
Penegasan itu disampaikan Wali Kota Andrei saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Manado sekaligus Launching Pelayanan Digital Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Senin (7/9/2026).
Di hadapan jajaran pemerintah kewilayahan, Andrei Angouw mengingatkan bahwa seluruh perangkat pemerintahan merupakan bagian dari satu kesatuan yang memiliki tugas dan tanggung jawab berjenjang, mulai dari pemerintah pusat hingga ke lingkungan.
“Presiden memberikan tugas kepada gubernur, gubernur kepada bupati dan wali kota, kemudian diteruskan kepada camat, lurah sampai ketua lingkungan. Jadi kita ini satu kesatuan. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” tegas Andrei.
Menurutnya, koordinasi bukan hanya rutinitas administratif, melainkan menjadi kunci agar kebijakan pemerintah benar-benar berjalan sampai ke masyarakat.
Dalam rakor tersebut, Wali Kota secara khusus memberikan arahan kepada 11 camat, 87 lurah dan 504 ketua lingkungan yang hadir. Ia menekankan posisi ketua lingkungan sebagai ujung tombak pemerintah dalam mendeteksi berbagai persoalan warga sekaligus menyampaikan program pemerintah di lapangan.
“Ketua lingkungan adalah orang yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, harus tahu kondisi warga di wilayahnya dan mampu meneruskan informasi secara benar kepada pemerintah,” ujarnya.
Selain persoalan koordinasi pemerintahan, Andrei juga menaruh perhatian serius terhadap optimalisasi pendapatan daerah.
Ia meminta seluruh jajaran kewilayahan ikut mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Andrei mencontohkan penerimaan dari sektor pajak, termasuk opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menjadi bagian dari skema penerimaan pemerintah daerah.
“Pajak yang kita kumpulkan bukan untuk kepentingan pemerintah semata. Penerimaannya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan,” jelasnya.
Ia menyebut sejumlah kebutuhan dasar masyarakat yang dapat didukung melalui penerimaan tersebut, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, pembangunan atau perbaikan paving, drainase hingga pembangunan talud.
“Jadi masyarakat harus melihat bahwa pajak yang mereka bayarkan kembali lagi dalam bentuk pembangunan dan pelayanan,” tegas Andrei.
Dalam kegiatan itu juga dilakukan launching pelayanan digital PBB. Wali kota Andrei Angouw menegaskan Pemkot Manado mendorong sistem digital untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan perpajakan.
Ia berharap digitalisasi tidak hanya mempermudah proses pembayaran, tetapi juga memperkuat tata kelola pendapatan daerah sehingga potensi penerimaan dapat dikelola secara lebih optimal.
“Pelayanan harus semakin mudah dan transparan. Dengan sistem digital, masyarakat tidak perlu dipersulit dan pemerintah juga bisa melakukan pengawasan dengan lebih baik,” katanya.
Pada kesempatan itu juga Andrei Angouw mengIngatkan soal bantuan untuk warga miskin.
“Camat, lurah dan ketua lingkungan agar serius menangani persoalan kemiskinan ekstrem maupun warga rentan”,tandasnya.
Andrei Angouw meminta pendataan dan penyaluran bantuan pemerintah dilakukan secara objektif, berdasarkan kondisi nyata masyarakat, bukan karena kedekatan maupun kepentingan pribadi.
Ia menegaskan, aparat kewilayahan tidak memasukkan anggota keluarga sendiri ke dalam skema bantuan pemerintah hanya karena memiliki akses terhadap program tersebut.
“Kalau ada keluarga sendiri, urus dulu secara pribadi. Jangan langsung dimasukkan atau dilempar ke sistem bantuan pemerintah. Bantuan harus tepat sasaran dan objektif, jangan ada bias,” tegasnya.
Menurut Andrei, pemerintah harus memastikan setiap bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Karena itu, aparat di tingkat kelurahan dan lingkungan dituntut memiliki integritas serta kepekaan dalam melakukan pendataan”,pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Manado, Kepala Bapenda Kota Manado Jefry Mondong, Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Utara June E. Silangen, SE, Ak, MM, serta Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Sulawesi Utara yang membawahi wilayah Manado, Ni Made Ayu Mulidyawati, SS, MA, AAAIK, CHRP, selaku pemateri.
Turut hadir pula seluruh camat, lurah dan ketua lingkungan se-Kota Manado.
Melalui rakor tersebut, Pemkot Manado menegaskan kembali pentingnya kolaborasi seluruh perangkat pemerintahan dalam meningkatkan pendapatan daerah, memperluas kualitas pelayanan publik, serta memastikan hasil pembangunan dan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.***
