Jakarta, Portalsulutnew.com – Peta kepemimpinan Partai Golkar di Sulawesi Utara memasuki babak baru. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi mengesahkan kepengurusan DPD Partai Golkar Sulut periode 2025–2030 di bawah kepemimpinan Michaela Elsiana Paruntu (MEP).
Pengesahan tersebut ditandai dengan penyerahan langsung Surat Keputusan (SK) Komposisi dan Personalia hasil Musyawarah Daerah (Musda) oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada MEP.
Dengan terbitnya SK tersebut, kepengurusan MEP kini memiliki legitimasi organisasi dari DPP untuk menjalankan roda partai sekaligus melakukan konsolidasi politik Golkar di Sulawesi Utara hingga 2030.
Dalam struktur yang telah disahkan, Aditya Anugerah Moha (ADM) dipercaya menduduki posisi Sekretaris, sementara Inggrid Sondakh menjabat sebagai Bendahara.
“Ketum yang serahkan langsung SK DPD Partai Golkar Sulut berdasarkan hasil Musda yang sebelumnya sukses kita gelar di daerah,” ujar MEP kepada wartawan.
MEP menjelaskan, struktur DPD Partai Golkar Sulut periode 2025–2030 beranggotakan 93 orang.
Struktur tersebut tidak memasukkan posisi ketua harian. Komposisi kepengurusan terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara, serta sejumlah biro.
“Jadi tidak ada ketua harian. Susunannya, ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara dan biro-biro,” tegas MEP.
Komposisi tersebut sekaligus menjadi format resmi organisasi DPD Golkar Sulut untuk menjalankan agenda partai selama periode kepengurusan lima tahun.
Selain struktur organisasi, komposisi pengurus juga mencatat keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dari total 93 pengurus.
Angka tersebut menjadi bagian dari komposisi kepengurusan DPD Golkar Sulut yang kini telah memperoleh pengesahan resmi dari DPP.
Dengan keluarnya SK tersebut, proses penetapan kepengurusan DPD Golkar Sulut pasca-Musda dinyatakan tuntas.
Selanjutnya, MEP bersama jajaran pengurus memiliki mandat organisasi untuk menjalankan konsolidasi internal dan menggerakkan mesin Partai Golkar di Sulawesi Utara sampai 2030.
Pengesahan ini juga menegaskan posisi kepengurusan MEP sebagai struktur resmi Partai Golkar di tingkat provinsi berdasarkan keputusan DPP.(*/ronay)
