Sinergi Pusat dan Daerah, Gubernur Sulut Siap Kawal Kebijakan Hukum dan HAM Lewat Aksi Nyata

oleh
oleh
Sinergi Pusat dan Daerah, Gubernur Sulut Siap Kawal Kebijakan Hukum dan HAM Lewat Aksi Nyata

Jakarta | Portalsulutnew.com — Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., menghadiri Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Kehadiran ini menegaskan komitmen Pemprov Sulut untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dalam forum strategis tersebut, Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyerahkan 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Menko Yusril menegaskan bahwa kementerian koordinator dibentuk untuk menghadirkan sinkronisasi kebijakan secara riil, bukan sekadar menumpuk dokumen administratif. Ia mengingatkan para pimpinan pusat dan daerah agar menjaga marwah pemerintahan secara bermoral—memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang matang agar Presiden terhindar dari persoalan administrasi yang bisa dicegah.

Lebih lanjut, Yusril menekankan bahwa kualitas rekomendasi diukur dari ketepatan sasaran di tengah masyarakat, bukan dari tebalnya dokumen. Ia secara tegas meminta agar seluruh rekomendasi wajib ditindaklanjuti melalui rencana aksi nyata dan pemantauan berkala, bukan berakhir menjadi arsip mati.

Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Yulius menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengimplementasikan poin-poin substansial dari rekomendasi yang diterima. Sebagai beranda strategis di kawasan timur Indonesia, Sulut berkomitmen menyelaraskan kebijakan hukum, HAM, keimigrasian, dan pemasyarakatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi, mengevaluasi efektivitas regulasi, dan memastikan setiap program di Bumi Nyiur Melambai menghadirkan kepastian hukum serta dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Gubernur Yulius.

Forum nasional ini turut dihadiri oleh Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga penegak hukum, serta kepala daerah dari seluruh penjuru tanah air. Melalui langkah ini, Pemprov Sulawesi Utara siap mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik prima.(*/romel)

Views 367

No More Posts Available.

No more pages to load.