MANADO | Portalsulutnew.com – Upaya hukum warga menggugat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) terkait persoalan lingkungan hidup di PT Futai Sulawesi Utara kandas di pengadilan tingkat pertama. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado memutuskan menolak seluruh gugatan para penggugat dalam perkara bernomor 33/G/LH/2026/PTUN.MDO.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Erick Siswandi Sihombing, S.H., M.H., pada Kamis (12/11/2026). Dalam sengketa tata usaha negara ini, Pemprov Sulut duduk sebagai pihak Tergugat I.
Selain menolak gugatan secara keseluruhan, majelis hakim juga menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp836.000.
Kendati menang di tingkat pertama, sengketa lingkungan hidup ini sejatinya belum berakhir. Putusan PTUN Manado tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga pihak warga selaku penggugat masih memiliki ruang dan hak konstitusional untuk mengajukan upaya hukum banding sesuai tenggat waktu perundang-undangan.
Di sisi lain, pihak Pemprov Sulut menyambut putusan ini sebagai bukti kesesuaian prosedur administrasi pemerintahan. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Budi Paskah Yanti Putri, S.H., M.H., menyatakan bahwa putusan majelis hakim memperlihatkan kebijakan yang diambil pemerintah provinsi telah berpijak pada regulasi yang berlaku.
“Kami menghormati putusan majelis hakim. Ini menjadi bagian dari proses hukum yang telah berjalan dan menunjukkan bahwa langkah pemerintah provinsi didasarkan pada aturan yang berlaku. Meski demikian, kami tetap menghargai hak masyarakat untuk mencari keadilan melalui jalur hukum,” ujar Budi Paskah Yanti.
Terkait langkah lanjutan, Biro Hukum Pemprov Sulut mengaku masih akan mempelajari salinan putusan secara utuh guna mencermati seluruh pertimbangan hukum majelis hakim, sembari memantau apakah pihak penggugat akan menempuh jalur banding.
Budi juga mengklaim bahwa pemerintah provinsi tetap berkomitmen menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan serta memperhatikan aspek perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup di tengah berjalannya proses hukum tersebut.***
