Sinergi Pemkab Minahasa dan Pemerintah Pusat Menekan Inflasi, IPH Turun hingga -3,39%

oleh
oleh
Sinergi Pemkab Minahasa dan Pemerintah Pusat Menekan Inflasi Daerah, IPH Turun hingga -3,39%

Minahasa,Portalsulutnew.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa bersama pemerintah pusat terus memperkuat sinergi dalam menekan inflasi daerah. Upaya ini membuahkan hasil positif, ditandai dengan turunnya Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Minahasa hingga -3,39% pada minggu ketiga Agustus 2025.

Penurunan tersebut merupakan hasil langkah strategis yang terkoordinasi, salah satunya melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (25/8/2025).

Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, mengikuti rakor tersebut dari Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus lebih aktif memperkuat upaya stabilisasi harga.

“Saya ingin menekankan pentingnya kolaborasi di tingkat lokal, khususnya antar pelaku perdagangan di setiap kabupaten dan kota. Tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme pasar semata,” ujar Tomsi.

Ia juga menyoroti pentingnya peran Bulog untuk hadir hingga tingkat kecamatan dalam memastikan kelancaran distribusi pangan, terutama di pasar dan pedagang kecil. Selain itu, Kementerian Perdagangan diminta untuk menyediakan data distribusi bahan pokok secara lengkap agar pengawasan harga dapat dilakukan lebih terarah.

Dalam rakor tersebut, terungkap pula sejumlah masalah di lapangan, antara lain beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum tersalurkan di Koperasi Merah Putih, kelangkaan beras premium, serta harga beras di pasaran yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Menanggapi hal itu, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan capaian positif Minahasa yang berhasil menekan laju inflasi. Ia menegaskan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Minahasa akan terus bekerja menjaga kestabilan Indeks Perkembangan Konsumen (IPK) maupun Indeks Harga Konsumen (IHK).

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menambahkan, perlu adanya komitmen bersama antar pelaku usaha melalui nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat sistem distribusi dan menjaga stabilitas harga. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan langsung dinas terkait di lapangan untuk memperoleh data yang valid.

Dalam rakor ini, Bupati Minahasa didampingi jajaran pejabat Pemkab Minahasa, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian, serta Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman.

No More Posts Available.

No more pages to load.