Jakarta, Portalsulutnew.com — Perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 yang dihadiri Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E, di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Rakornas tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Forum ini mempertemukan pemerintah pusat dan daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia untuk memperkuat sinergi dalam memperluas layanan keuangan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Keberadaan tim tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah pelosok.
Presiden menegaskan, akses keuangan tidak boleh hanya berorientasi pada ketersediaan layanan perbankan atau pembiayaan. Lebih dari itu, kemudahan akses harus mampu membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah memperluas penyaluran kredit yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Presiden menyampaikan bahwa penyaluran kredit telah mencapai sekitar Rp53 triliun dengan dua juta penerima manfaat.
Pemerintah, lanjut Prabowo, menargetkan peningkatan penyaluran hingga Rp400 triliun pada tahun mendatang, dengan sasaran sekitar 28 juta keluarga.
“Pemerintah menargetkan peningkatan penyaluran hingga Rp400 triliun pada tahun mendatang untuk menjangkau sekitar 28 juta keluarga, khususnya petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Presiden.
Target tersebut menempatkan perluasan akses pembiayaan sebagai instrumen penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Petani, nelayan, dan pelaku UMKM diharapkan memperoleh kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas pasar.
Selain menyoroti akses keuangan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan nasional secara optimal. Pemerintah juga didorong untuk menertibkan konsesi yang tidak produktif, memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran, meningkatkan efisiensi badan usaha milik negara (BUMN), serta mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.
Langkah tersebut, menurut Presiden, perlu diarahkan untuk memastikan kekayaan dan sumber daya nasional memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sejalan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional 2026 serta meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.
Kehadiran Gubernur Yulius Selvanus dalam Rakornas TPAKD 2026 merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi kebijakan dan sinergi antarpemangku kepentingan agar program akses keuangan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Sektor UMKM, pertanian, dan perikanan menjadi bidang yang berpotensi memperoleh manfaat dari semakin terbukanya akses pembiayaan. Dengan dukungan layanan keuangan yang tepat, pelaku usaha di daerah diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, mengembangkan usahanya, dan menciptakan peluang ekonomi baru.
Penguatan TPAKD juga diharapkan tidak berhenti pada perluasan penyaluran kredit. Edukasi keuangan, kemudahan memperoleh layanan formal, serta pendampingan bagi pelaku usaha perlu berjalan beriringan agar pembiayaan dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, OJK, Bank Indonesia, serta lembaga keuangan dalam mendorong pemerataan akses keuangan.***
