MANADO | Portalsulutnew.com – DPRD Sulawesi Utara mulai “menguliti” kinerja pemerintah daerah. Melalui Panitia Khusus (Pansus), pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2025 resmi digelar, dengan fokus utama pada transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Sejak awal rapat, sorotan langsung diarahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Komisi I dan Komisi II DPRD Sulut tak hanya melihat laporan di atas kertas, tetapi mulai menguji sejauh mana program yang dijalankan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi fisik maupun tata kelola keuangan.
Rapat penting ini dibuka langsung Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Stella Runtuwene, di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Manado, Senin (13/4/2026). Kehadiran pimpinan DPRD menandakan pembahasan LKPJ kali ini bukan sekadar formalitas tahunan.
Kendali pembahasan berada di tangan Ketua Pansus, Raski Mokodompit, bersama jajaran anggota yang terdiri dari lintas fraksi. Nama-nama seperti Louis Schramm, Reamly Kandoli, hingga Angelia Wenas turut ambil bagian dalam mengurai laporan kinerja tiap SKPD.
Yang menarik, rapat ini mengukur apakah anggaran daerah benar-benar digunakan secara efektif, atau justru masih menyisakan celah dalam implementasi program. DPRD menegaskan, setiap rupiah dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dengan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pembahasan belum selesai. Agenda akan berlanjut dengan menghadirkan SKPD mitra Komisi III dan IV. Artinya, “uji ketat” terhadap kinerja pemerintah daerah masih akan terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan.
Rapat Pansus ini menjadi panggung penting, apakah evaluasi kali ini benar-benar menghasilkan perbaikan, atau sekadar menjadi rutinitas tahunan tanpa perubahan berarti.***
