MANADO. PORTALSULUTNEW.COM – Penataan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali dilakukan. Sebanyak 318 pejabat fungsional resmi dilantik Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, Senin (7/9/2026).
Pelantikan berlangsung di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, mulai pukul 14.00 WITA. Agenda tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Tahlis Gallang, SIP, MM, para asisten sekda, pejabat pimpinan tinggi pratama, koordinator, tim ahli gubernur, rohaniwan serta insan pers.
Bagi Gubernur Yulius, pelantikan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pengisian jabatan. Lebih dari itu, penempatan pejabat fungsional menjadi bagian dari strategi memperkuat kapasitas aparatur berdasarkan kompetensi dan bidang keahlian masing-masing.
Menurutnya, aparatur yang ditempatkan sesuai kompetensi diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih nyata terhadap pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan.
“Jabatan fungsional harus dijalankan dengan keahlian dan tanggung jawab. Karena itu, saya berharap saudara-saudara yang hari ini dilantik tidak hanya memahami tugasnya secara administratif, tetapi mampu memberikan hasil kerja yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Yulius.
Gubernur juga mengingatkan seluruh jajaran Pemprov Sulut agar tidak terjebak pada rasa puas terhadap berbagai capaian yang telah diraih. Berbagai keberhasilan di sektor tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan keuangan, pengembangan sumber daya manusia hingga investasi, menurutnya, merupakan hasil kerja bersama yang harus terus ditingkatkan.
“Apa yang sudah kita capai patut disyukuri, tetapi jangan sampai membuat kita berhenti melakukan evaluasi. Setiap prestasi harus menjadi energi baru untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas kerja,” tegasnya.
Ia menambahkan, tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks. Karena itu, aparatur dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan, memperdalam kompetensi, serta bekerja secara cepat dan terukur.
Para pejabat yang baru dilantik juga diminta memahami secara menyeluruh fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada jabatannya. Yulius menilai, penguasaan tugas harus berjalan beriringan dengan kemampuan membangun komunikasi dan kerja sama di dalam organisasi.
“Saudara harus cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami tugas pokok dan fungsi, kemudian membangun komunikasi yang baik. Tidak ada pekerjaan pemerintahan yang bisa diselesaikan sendiri. Semuanya membutuhkan koordinasi dan kolaborasi,” katanya.
Selain kompetensi, integritas menjadi salah satu pesan utama yang disampaikan Gubernur Yulius kepada 318 pejabat fungsional tersebut.
Ia meminta seluruh aparatur menjaga profesionalisme, disiplin, loyalitas serta tanggung jawab dalam melaksanakan amanah jabatan. Setiap kewenangan yang diberikan pemerintah harus digunakan untuk kepentingan pelayanan dan pembangunan, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Saya ingatkan, jangan pernah menggunakan jabatan untuk kepentingan yang menyimpang. Hindari penyalahgunaan kewenangan dan jangan mengambil keputusan yang bertentangan dengan aturan maupun hukum,” kata Yulius.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh perilaku dan kualitas kerja aparatur. Karena itu, integritas harus menjadi fondasi dalam setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tugas.
Di sisi lain, Yulius meminta seluruh perangkat daerah membangun budaya kerja yang lebih solid dengan mengesampingkan kepentingan sektoral.
Ia menilai keberhasilan pembangunan Sulawesi Utara membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat pemerintahan dalam satu arah kerja yang sama.
“Kita harus bekerja sebagai satu tim. Jangan ada ego antarperangkat daerah. Kalau masing-masing berjalan sendiri, target besar pemerintah akan sulit dicapai. Yang dibutuhkan adalah saling mendukung, memperkuat dan memastikan program berjalan sesuai sasaran,” ujarnya.
Pelantikan 318 pejabat fungsional tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemprov Sulut untuk memperkuat profesionalisme birokrasi. Penempatan aparatur berbasis keahlian diharapkan mampu meningkatkan kualitas analisis, mempercepat pelaksanaan program serta memperbaiki respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.***
