BITUNG, Portalsulutnew.com — Lonjakan harga cabai dalam beberapa bulan terakhir menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bitung. Untuk menekan dampaknya terhadap inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, Wali Kota Bitung Hengky Honandar, S.E., menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat langkah pengawasan harga dan menjaga ketersediaan pasokan pangan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat pengendalian inflasi daerah yang dipimpin langsung Hengky Honandar di ruang kerjanya, Senin (26/10/2026). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut rapat pengendalian inflasi tingkat Provinsi Sulawesi Utara pada 23 Oktober 2026.
Rapat tersebut secara khusus menyoroti kenaikan harga cabai yang menjadi salah satu faktor pemicu tekanan inflasi di Sulawesi Utara, termasuk Kota Bitung. Pemerintah juga membahas pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI sebagai bagian dari agenda pemerintah daerah.
Hengky menegaskan, pengendalian inflasi harus dilakukan secara cepat dan terukur agar kenaikan harga kebutuhan pokok tidak semakin membebani masyarakat.
“Inflasi akibat kenaikan harga cabai harus kita tangani serius. Jangan sampai daya beli masyarakat turun. Saya minta TPID Kota Bitung bergerak cepat,” tegas Hengky.
Sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat dan hasil rapat tingkat provinsi, Pemkot Bitung diminta memperkuat pelaksanaan sembilan langkah konkret pengendalian inflasi.
Langkah tersebut mencakup pemantauan harga dan stok bahan pokok setiap hari, pelaksanaan rapat teknis TPID, serta upaya menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok dan barang penting.
Pemerintah juga didorong menggalakkan Gerakan Tanam (Gertam) komoditas yang cepat dipanen, khususnya cabai dan bawang merah. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat produksi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Selain itu, operasi pasar dan gerakan pasar murah perlu dioptimalkan melalui kerja sama dengan BUMN dan BUMD, termasuk memfasilitasi kelancaran distribusi pangan.
Pengawasan terhadap harga dan distribusi juga akan diperkuat melalui inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor guna mencegah praktik penimbunan barang.
Langkah lainnya meliputi koordinasi dengan daerah penghasil komoditas, pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menangani dampak inflasi sesuai ketentuan, serta pemberian subsidi transportasi guna membantu menekan biaya distribusi barang.
Pemkot Bitung juga diminta memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan champion cabai maupun daerah sentra produksi. Kerja sama ini menjadi salah satu upaya untuk mengantisipasi kelangkaan pasokan dan menjaga ketersediaan cabai di pasaran.
Di sisi lain, pemerintah akan menindaklanjuti Program Bantuan Kawasan Aneka Cabai dari Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026. Persiapan yang diperlukan mencakup pendataan luas lahan, bantuan benih, jadwal tanam, perkiraan waktu panen, hingga rencana pemasaran hasil produksi.
Ketersediaan data tersebut penting untuk membantu pemerintah memperkirakan pasokan dan menyusun langkah antisipasi ketika terjadi kekurangan komoditas di pasar.
Hengky turut menginstruksikan dinas terkait agar rutin memantau perkembangan harga dan melakukan sidak pasar. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta pemerintah kabupaten dan kota lainnya juga perlu diperkuat untuk menjaga kelancaran distribusi cabai dan bahan pangan lainnya.
Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga, terutama menjelang akhir tahun ketika kebutuhan masyarakat berpotensi meningkat seiring berbagai perayaan keagamaan.
Selain pengendalian inflasi, rapat tersebut membahas pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI. Dalam agenda ini, seluruh perangkat daerah diminta menyiapkan surat keputusan kepala daerah, laporan pelaksanaan kegiatan, serta dokumen monitoring dan evaluasi.
Pemerintah Kota Bitung juga mendorong pemberian apresiasi kepada aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat yang menunjukkan kinerja serta partisipasi tinggi dalam pelaksanaan gerakan tersebut.
Melalui sejumlah langkah itu, Pemkot Bitung berupaya memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah sekaligus memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif. Stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga pangan menjadi perhatian utama agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi menjelang penghujung 2026.(*/psn)
