MANADO | Portalsulutnew.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali turun langsung menekan gejolak harga kebutuhan pokok. Gubernur Sulut Yulius Selvanus menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (22/12/2025), sebagai langkah konkret menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun dan hari besar keagamaan.
Program ini menyasar masyarakat umum, terutama keluarga berpenghasilan rendah, ibu rumah tangga, dan pelaku usaha kecil yang paling terdampak kenaikan harga pangan.
Melalui GPM, pemerintah memastikan akses bahan pokok berkualitas dengan harga di bawah pasar.
“Gerakan Pangan Murah adalah bentuk kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat,” tegas Gubernur Yulius di sela-sela kegiatan.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya menjadi regulator, tetapi harus hadir sebagai solusi di tengah tekanan ekonomi global dan nasional yang berdampak pada stabilitas harga pangan daerah.
Berbagai komoditas strategis disiapkan dalam GPM ini, mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, hingga kebutuhan pokok lainnya.
Seluruh barang dijual dengan harga yang telah disubsidi dan dikendalikan pemerintah.
Pelaksanaan GPM dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulut, Bulog, BUMD, distributor pangan, serta pelaku usaha lokal.
Sinergi ini tidak hanya menjaga ketersediaan pasokan, tetapi juga memperkuat rantai distribusi dan serapan produk lokal.
Gubernur Yulius juga mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak, membeli sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penimbunan.
“Stabilitas harga dan ketersediaan pangan adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
Antusiasme warga terlihat sejak pagi hari. Ratusan masyarakat memadati lokasi kegiatan, memanfaatkan kesempatan memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pemerintah Provinsi Sulut memastikan kegiatan berjalan tertib, aman, dan lancar melalui pengaturan antrean yang terkoordinasi.
Gerakan Pangan Murah akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara, termasuk wilayah kepulauan dan daerah terpencil, sebagai bagian dari upaya menekan inflasi daerah dan memperkuat ketahanan pangan Sulut.(romel)
