SULUT | Portalsulutnew.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali mencatat prestasi membanggakan di sektor pelayanan publik. Di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus, Pemprov Sulut sukses meraih penilaian tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia dengan predikat bergengsi “Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi”.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulut, Meilany F. Limpar, kepada Gubernur Sulut di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa (19/05/2026).
Capaian ini menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi yang terus didorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan hasil nyata. Pelayanan publik kini diarahkan bukan hanya memenuhi prosedur administratif, tetapi menghadirkan layanan yang cepat, transparan, humanis, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI Tahun 2025, Pemprov Sulut berhasil membukukan nilai akhir 84,18 dengan kategori kualitas pelayanan “Baik”. Tak hanya itu, Sulawesi Utara juga mendapat opini prestisius “Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi”, sebuah pengakuan yang menunjukkan tingginya standar tata kelola pelayanan publik.
Sejumlah perangkat daerah turut menjadi penyumbang utama capaian itu. RSUD ODSK mencatat nilai 86,09, disusul Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai 83,93, serta Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara yang memperoleh nilai 82,52.
Deretan capaian tersebut mencerminkan keseriusan Pemprov Sulut dalam meningkatkan kualitas pelayanan di sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial.
Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa perubahan budaya birokrasi harus terus diperkuat agar aparatur pemerintah semakin responsif dan dekat dengan kebutuhan rakyat.
“Pemerintah ingin memastikan setiap pelayanan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Yulius Selvanus.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulut Meilany F. Limpar mengapresiasi keterbukaan dan komitmen Pemprov dalam membangun koordinasi bersama Ombudsman demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Diharapkan koordinasi dapat terus terjalin dalam memperkuat upaya peningkatan kualitas layanan agar masyarakat merasakan pelayanan yang lebih baik, nyaman, mudah diakses, dan berkeadilan,” ujarnya.
Penilaian positif dari Ombudsman RI ini menjadi bukti bahwa pelayanan publik di Sulawesi Utara terus bergerak menuju arah yang lebih modern dan profesional. Di tengah tantangan birokrasi yang semakin kompleks, Pemprov Sulut berupaya menjaga kepercayaan publik melalui kerja nyata dan peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan.(“/romel)
