Sulut, Portalsulutnew.com – Penguatan tata kelola organisasi menjadi perhatian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara. Melalui sosialisasi Surat Edaran Pengurus Pusat PWI Tahun 2026, organisasi wartawan tertua di Indonesia ini mulai menyamakan pemahaman terkait administrasi keanggotaan, mekanisme konferensi, masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA), hingga pembatasan masa jabatan pengurus.
Sosialisasi yang berlangsung di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Kamis (19/11/2026), tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh jajaran PWI, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, menjalankan aturan organisasi secara konsisten.
Sekitar 100 peserta hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari pengurus PWI Sulut, pengurus PWI kabupaten/kota, insan pers, serta jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara.
Hadir sebagai narasumber Ketua PWI Sulut Sintya Bojoh, Sekretaris PWI Sulut Ardison Kalumata, Wakil Ketua PWI Sulut Fanny Loupatty atau yang dikenal dengan sapaan Maemosa, Kepala Kesbangpol Sulut Johnny A. Suak, M.Si., serta Kolonel Johnly Kaligis dari Kodam XIII/Merdeka.
Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Utara yang dibacakannya, Kepala Kesbangpol Johnny A. Suak menekankan bahwa pers memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi.
Menurutnya, peran wartawan tidak sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial, memberikan pendidikan politik, serta menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Pemerintah dan pers bukanlah dua pihak yang harus saling berhadapan. Kita adalah bagian dari ekosistem demokrasi yang punya tanggung jawab berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan masyarakat,” ujar Suak.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap sosialisasi Surat Edaran Pengurus Pusat PWI Nomor 972, terutama mengenai penertiban administrasi keanggotaan.
Suak menilai, kejelasan status keanggotaan menjadi hal mendasar untuk menjaga kredibilitas organisasi sekaligus melindungi wartawan yang benar-benar menjalankan profesinya secara independen.
“Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada teman-teman pers yang betul-betul bekerja independen tetapi dilukai oleh orang-orang tertentu yang tidak memiliki administrasi keanggotaan yang sah,” tegasnya.
Menurut Suak, penataan administrasi, kepastian masa berlaku KTA, serta pembatasan masa jabatan pengurus bukan sekadar persoalan administratif. Ketiganya berkaitan erat dengan tertib organisasi, transparansi, dan kepastian legitimasi kepengurusan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Kesbangpol, lanjutnya, mendukung upaya pembenahan PWI agar semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
“Organisasi yang tertib, transparan, akuntabel, dan melandaskan pada aturan akan memberikan ruang untuk menjadi pers dan media yang berkualitas dan memberikan kontribusi kepada pemerintah,” katanya.
Memasuki sesi berikutnya, Pengurus PWI Sulut menguraikan empat substansi utama yang menjadi fokus penerapan Surat Edaran Pengurus Pusat.
Pertama, penertiban dan sinkronisasi data keanggotaan untuk memastikan seluruh anggota tercatat sesuai ketentuan organisasi.
Kedua, pelaksanaan Peraturan Organisasi terkait konferensi PWI, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar mekanisme pergantian kepengurusan berjalan sesuai aturan.
Ketiga, penegasan masa berlaku KTA sebagai bentuk kepastian administrasi dan status keanggotaan wartawan di lingkungan PWI.
Keempat, pembatasan masa jabatan pengurus guna mendorong tata kelola organisasi yang lebih teratur serta memberikan ruang bagi regenerasi kepemimpinan.
Keempat substansi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun keseragaman pemahaman di seluruh tingkatan kepengurusan. Dengan demikian, pelaksanaan aturan organisasi di daerah diharapkan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi. Sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan dan masukan, terutama menyangkut penerapan aturan serta langkah penataan organisasi PWI Sulawesi Utara ke depan.
Melalui kegiatan ini, PWI Sulut berharap seluruh jajaran organisasi dapat memahami dan melaksanakan ketentuan Pengurus Pusat secara utuh. Pembenahan internal tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga menjaga marwah PWI sebagai wadah profesional wartawan.
Kegiatan ditutup dengan foto bersama pengurus, narasumber, dan peserta. Pada kesempatan yang sama, turut dilakukan penyerahan sertifikat Orientasi Keorganisasian dan Kewartawanan (OKK) PWI Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 yang sebelumnya dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Manado oleh Pengurus Pokja PWI Kota Manado.***





