MANADO, Portalsulutnew.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memilih mengambil langkah antisipatif menghadapi ancaman fenomena El Nino 2026. Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE menegaskan seluruh kekuatan pemerintah, TNI, Polri hingga pemerintah daerah harus bergerak dalam satu komando untuk mencegah bencana sebelum meluas.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Yulius saat memimpin Apel Gelar Pasukan Tanggap Bencana Dampak El Nino Tahun 2026 di Lapangan Apel Mapolda Sulut, Selasa (4/8/2026).
Apel siaga ini melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, BMKG, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai instansi terkait sebagai bentuk kesiapan menghadapi musim kemarau panjang yang diprediksi berdampak luas terhadap masyarakat Sulawesi Utara.
“Pelaksanaan apel gelar pasukan hari ini merupakan wujud komitmen strategis bersama dan langkah taktis dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana,” tegas Gubernur Yulius.
Menurutnya, ancaman El Nino bukan lagi sekadar prediksi. Berdasarkan data BMKG, Sulawesi Utara telah memasuki fase El Nino dengan kategori kuat hingga sangat kuat yang ditandai menurunnya curah hujan di bawah normal. Kondisi tersebut berpotensi memicu kemarau panjang serta menimbulkan gangguan pada sektor lingkungan, pertanian, ekonomi, hingga kesehatan masyarakat.
Karena itu, Gubernur meminta seluruh jajaran pemerintah meninggalkan pola kerja sektoral. Penanganan bencana harus dimulai dari mitigasi dan pencegahan, bukan menunggu bencana terjadi.
“Kita harus menggeser paradigma penanganan bencana dari yang semula responsif saat krisis terjadi menjadi mitigasi preventif yang masif di seluruh lini,” ujarnya.
Salah satu ancaman utama yang menjadi perhatian adalah meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Vegetasi yang mengering akibat kemarau dinilai sangat rentan memicu kebakaran, bahkan sejumlah wilayah di Sulut telah mengalami kebakaran yang menghanguskan puluhan hektare lahan perkebunan dan kawasan hutan.
“Ini menjadi warning keras bagi kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan penuh, bergerak cepat meredam setiap titik api sejak dini, dan tidak menganggap enteng potensi bencana ini,” kata Gubernur Yulius.
Selain Karhutla, pemerintah juga mewaspadai ancaman krisis air bersih, menurunnya produksi pertanian akibat kekeringan, hingga potensi terganggunya pasokan pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk itu, Gubernur Yulius mengeluarkan lima instruksi strategis kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
Arahan tersebut meliputi penguatan deteksi dini melalui integrasi data BMKG dan pemantauan titik panas secara real time, peningkatan sinergi lintas instansi beserta kesiapan seluruh peralatan penanggulangan bencana, penguatan ketahanan pangan dan distribusi air bersih, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, serta edukasi kepada masyarakat agar menghemat penggunaan air dan tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Ia juga menegaskan seluruh armada pemadam kebakaran, mobil tangki air, alat berat, sarana kesehatan hingga personel lapangan harus berada dalam kondisi siap operasi.
“Komando di lapangan harus satu garis, responsif, dan tanpa sekat birokrasi,” tegasnya.
Khusus untuk penegakan hukum, Gubernur meminta jajaran Polda Sulut, Dinas Kehutanan, dan Kejaksaan Tinggi mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun, termasuk korporasi, yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hutan maupun lahan.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi melalui distribusi air bersih menggunakan mobil tangki secara gratis serta pembangunan sumur bor komunal di daerah yang berpotensi mengalami krisis air.
Menutup arahannya, Gubernur Yulius mengingatkan seluruh personel bahwa operasi penanggulangan bencana merupakan tugas kemanusiaan yang menyangkut keselamatan warga dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
“Tunjukkan kepada rakyat Sulawesi Utara bahwa pemerintah hadir, TNI-Polri siap, dan seluruh elemen negara pasang badan demi melindungi jiwa dan mata pencaharian masyarakat,” pungkasnya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Sulut, Pangdam XIII/Merdeka, Forkopimda, instansi vertikal, serta seluruh perangkat daerah yang telah bersinergi dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman El Nino di Sulawesi Utara.***
