Manado | Portalsulutnew.com — Isu raibnya sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara kembali menyeruak ke permukaan.
Aktivis pemerhati kebijakan publik Iwan Aloisius Moniaga angkat suara, mendesak Gubernur Sulut Yulius Selvanus segera membentuk tim khusus pelacak aset daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang diduga masih tercecer bahkan disembunyikan oleh pihak tertentu.
Menurut Moniaga, persoalan aset daerah ini bukan hal baru. Ia menyebutnya sebagai “luka lama yang belum disembuhkan” karena hingga kini masih banyak kendaraan dinas, tanah, hingga bangunan yang tercatat dalam daftar aset namun tak jelas keberadaannya.
“Sudah terlalu lama aset daerah kita tidak jelas statusnya. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi potensi kebocoran dan kerugian besar bagi daerah,” tegas Iwan, Kamis (16/10/2025).
Moniaga menilai, pembentukan tim pencari aset merupakan langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus menunjukkan komitmen Gubernur Yulius dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Eks Presidium GMNI ini bahkan menyarankan agar tim tersebut tidak hanya diisi oleh ASN, melainkan melibatkan inspektorat, BPKP, akademisi, dan unsur masyarakat sipil agar lebih objektif dan independen.
“Gubernur Yulius harus berani mengambil langkah tegas. Jangan biarkan ini jadi sekadar wacana birokrasi. Tim lintas instansi akan memastikan penelusuran berjalan transparan dan terukur,” ujarnya.
Lebih lanjut, Moniaga menegaskan bahwa aset daerah bukan sekadar angka dalam laporan tahunan, melainkan fondasi penting dalam memperkuat ekonomi pemerintah daerah.
Ia menilai, jika seluruh aset dapat dipulihkan, maka ruang fiskal Pemprov akan terbuka lebar untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau aset bisa kembali ke pangkuan Pemprov, kita bisa memperkuat APBD tanpa harus selalu bergantung pada pemerintah pusat,” katanya menambahkan.
Dorongan Moniaga ini sejalan dengan pandangan sejumlah kalangan yang menilai bahwa transparansi dan penataan ulang aset merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang dijanjikan di era kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus.
Sementara itu, sumber internal Pemprov mengakui, masih ada sejumlah aset yang belum tertata dengan baik, terutama yang berada di luar wilayah Manado. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh kekayaan publik terdata dan termanfaatkan sebagaimana mestinya. (romel)
