MANADO | Portalsulutnew.com — Di tengah sorotan publik terhadap transparansi anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kembali menunjukkan konsistensinya. Bukan sekadar mempertahankan predikat, tetapi menegaskan dominasi dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel lewat raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Capaian bergengsi itu ditandai dengan diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025 (Audited) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara.
Penyerahan dilakukan langsung Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, kepada Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar didampingi Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Stefanus D.N. Lumowa, Jumat (29/5/2026), di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Manado.
Raihan tersebut mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran daerah.
Bupati Franky Donny Wongkar menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang dinilai terus menjaga disiplin serta sinergi dalam pengelolaan keuangan.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus menjalankan pengelolaan anggaran sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas. Ini juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wongkar.
Menurutnya, mempertahankan opini WTP selama satu dekade bukan perkara mudah. Dibutuhkan konsistensi, integritas, dan pengawasan berkelanjutan agar pengelolaan keuangan tetap berada pada jalur yang benar.
Dengan torehan WTP ke-10 berturut-turut ini, Kabupaten Minahasa Selatan kembali menempatkan diri sebagai salah satu daerah di Sulawesi Utara yang mampu menjaga stabilitas tata kelola keuangan secara berkesinambungan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Glady Nova Linda Kawatu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Frangki Tangkere, Inspektur Daerah Hendra Pandeynuwu bersama jajaran, Kepala BKAD James J. Tombokan bersama jajaran, serta Kepala Dinas Kominfo Tusrianto Rumengan.(dotu)
