UMP Sulut 2027 Naik Rp320 Ribu, Gubernur Yulius Tetapkan Upah Minimum Jadi Rp4,32 Juta

oleh
oleh
UMP Sulut 2027 Naik Rp320 Ribu, Gubernur Yulius Tetapkan Upah Minimum Jadi Rp4,32 Juta

Manado | Portalsulutnew.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp4.323.465. Kebijakan yang ditetapkan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus kini membawa kenaikan sebesar Rp320.835 dibandingkan UMP 2026 yang tercatat Rp4.002.630.

Penetapan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan tenaga kerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Dalam sambutannya, Gubernur Yulius mengawali kegiatan dengan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena proses penetapan upah minimum di Sulawesi Utara dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, gubernur berkewajiban menetapkan UMP dengan batas waktu pengumuman paling lambat 21 November 2026.
Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, Pemprov Sulut menetapkan UMP 2027 melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 297 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026.

Dalam keputusan itu, besaran UMP ditetapkan sebesar Rp4.323.465 dengan menggunakan nilai Alpha 0,74 dan pengali sebesar 8,02 persen.

Kenaikan Rp320.835 dari tahun sebelumnya diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat pekerja, terutama dalam menghadapi kebutuhan hidup dan dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Meski demikian, Yulius Selvanus menegaskan bahwa kebijakan pengupahan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan buruh. Pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan dunia usaha agar kenaikan upah tidak mengganggu keberlangsungan perusahaan maupun iklim investasi di daerah.

Menurutnya, ketentuan UMP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Sementara pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih mengikuti ketentuan struktur dan skala upah perusahaan sesuai peraturan yang berlaku.

Gubernur Sulut pun mengajak seluruh pengusaha dan pelaku usaha di Sulawesi Utara untuk mematuhi keputusan tersebut serta melaksanakan kewajiban pengupahan secara konsisten.

“Saya berharap dengan ditetapkannya UMP ini dapat meningkatkan kesejahteraan, kenyamanan, serta daya beli para buruh. Di sisi lain, kami berharap para investor dan pelaku usaha tidak terbebani, karena pertumbuhan ekonomi Sulut saat ini berada dalam kondisi baik,” ujar Yulius Selvanus.

Ia berharap kenaikan UMP dapat menjadi titik temu antara perlindungan hak pekerja dan kepentingan pengusaha. Dengan demikian, hubungan industrial yang harmonis dapat terus terjaga dan menjadi fondasi bagi terciptanya iklim usaha yang kondusif.

Kebijakan ini sekaligus diharapkan memberikan kepastian bagi pekerja maupun perusahaan dalam menyusun perencanaan pengupahan untuk tahun mendatang.

UMP Sulawesi Utara Tahun 2027 tersebut mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Seluruh perusahaan dan pelaku usaha di wilayah Sulawesi Utara diharapkan menyesuaikan pelaksanaan pembayaran upah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.***

Views 411

No More Posts Available.

No more pages to load.