Minut, Portalsulutnew.com – Bupati Minahasa Utara Joune Ganda akhirnya buka suara soal lambatnya progres program bedah rumah di daerahnya
Dari ribuan usulan yang diajukan, yang selesai baru 28 rumah.
Penegasan itu disampaikan Joune dalam Rapat Pendampingan Hukum antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I dengan Kejati Sulut, Rabu (8/10/2026) di Manado.
Dalam forum itu terungkap, tahun 2026 ini Balai menargetkan 10.800 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di 15 kabupaten/kota se-Sulut. Total dengan program lain mencapai 14.000 unit.
Nilainya Rp 20 juta per rumah.
Khusus Minahasa Utara, Dinas Perkim mengajukan 2.978 usulan.
Namun setelah diverifikasi Balai dan Kementerian PKP, yang lolos verifikasi hanya 1.213. .
Yang terbit SK 642 unit. Dan yang selesai dikerjakan sampai hari ini baru 28 unit.
“Jadi perlu saya tegaskan bahwa untuk pekerjaan bedah rumah yang dilaksanakan oleh balai, maka penanggung jawab sepenuhnya adalah balai,” tegas Joune Ganda.
“Tugas dan tanggung jawab dari pemerintah kabupaten melalui Dinas Perkim adalah mengajukan usulan. Setelah usulan diajukan melalui aplikasi, maka verifikasi dilakukan oleh balai sendiri. Tidak ada intervensi dari pemerintah kabupaten,” lanjutnya.
Joune mengaku agak geregetan ketika wilayah kepulauan seperti Sitaro disebut dalam rapat.
Pasalnya, ongkos angkut material ke kepulauan jauh lebih mahal, sementara bantuan tetap Rp 20 juta.
Menurut Joune, pola baru ini berbeda dengan pola lama.
Jika dulu anggaran bedah rumah turun langsung ke Dinas dan tanggung jawab full di Pemkab, sekarang anggaran dikelola langsung oleh Balai.
“Yang menentukan mana yang lolos, mana yang tidak, itu juga dari balai. Batasan kami hanya sampai mengusulkan,” kata dia.
Ia juga menyoroti syarat administrasi yang berubah-ubah.
Dari awalnya harus hak milik, sekarang boleh dengan alas hak lain, namun tetap sulit dipenuhi warga dalam waktu singkat.
Dengan nilai Rp 20 juta per rumah dan progres baru 5% dari SK, Joune meminta agar tidak ada kesan Pemkab Minut tidak mendukung program pusat.
Kepala Balai Perumahan Sulawesi I sendiri mengakui keterbatasan personil karena membawahi 3 provinsi: Sulut, Maluku Utara, dan Gorontalo.
Ia juga mengakui biaya supply ke kepulauan memang jadi kajian pusat untuk tahun depan. (**)
