MINAHASA | Portalsulutnew.com — Tahapan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) 2026 resmi digulirkan. Namun di balik seremoni pembukaan, Pemerintah Kabupaten Pemkab) Minahasa ingatkan netralitas aparat dan potensi gesekan di akar rumput menjadi titik rawan yang tak boleh diabaikan.
Bertempat di Gedung Wale Ne Tou, Tondano, Selasa (17/3/2026), sosialisasi Pilhut dibuka langsung oleh Bupati Minahasa Robby Dondokambey. Didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang dan Sekda Lynda Deisye Watania, agenda ini bukan sekadar formalitas melainkan penanda dimulainya pertarungan politik di level desa.
Simbolisasi penyerahan kotak suara dari Ketua KPU Minahasa Rendy V. J. Suawa kepada Bupati menandakan bahwa proses demokrasi desa kini resmi berjalan. Namun, sorotan utama bukan pada seremoni, melainkan pada risiko yang mengintai di baliknya.
Asisten I Setdakab Minahasa Riviva Maringka secara terbuka mengakui bahwa Pilhut memiliki posisi strategis sekaligus rawan. Ia menegaskan, pemilihan hukum tua bukan hanya agenda administratif, tetapi ujian nyata bagi kualitas demokrasi lokal.
“Jika tidak dikelola dengan transparan dan adil, potensi konflik horizontal bisa muncul. Ini yang harus diantisipasi sejak awal,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperjelas bahwa pemerintah menyadari potensi gesekan antar pendukung calon di desa, yang selama ini kerap menjadi titik sensitif dalam kontestasi lokal.
Bupati Robby Dondokambey pun tak menutup mata. Ia mengingatkan keras seluruh jajaran pemerintah hingga tingkat desa agar tidak bermain dalam kontestasi.
Menurutnya, keberhasilan Pilhut sebelumnya yang sempat mendapat perhatian dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri harus dijaga.
“Netralitas itu harga mati. Jangan sampai aparat justru menjadi bagian dari masalah,” sindirnya tegas.
Lebih jauh, Bupati juga mengingatkan para kandidat agar tidak mengandalkan cara-cara lama yang berpotensi memecah belah masyarakat. Ia menekankan pentingnya adu gagasan, bukan adu kekuatan.
Di tengah tahapan yang mulai berjalan, situasi semakin kompleks karena beririsan dengan momen keagamaan besar, mulai dari Ramadan dan Idul Fitri, masa Paskah, hingga Nyepi. Kondisi ini dinilai rawan dimanfaatkan jika tidak dijaga dengan baik.
Dengan mengangkat nilai lokal “Torang Samua Basudara”, pemerintah berharap kontestasi tetap berjalan dalam koridor persaudaraan. Namun realitas di lapangan akan menjadi penentu: apakah Pilhut 2026 benar-benar menjadi pesta demokrasi, atau justru membuka ruang konflik baru.
Satu hal yang pasti, Pilhut Minahasa 2026 kini bukan hanya memilih pemimpin desa melainkan adalah ujian serius bagi integritas aparat, kedewasaan politik masyarakat, dan komitmen menjaga stabilitas daerah.***
