MANADO | Portalsulutnew.com – Pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, Fadly Kasim, yang mengusulkan kemungkinan mogok kerja massal Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai respons terhadap potensi pengurangan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2027 menuai kritik keras.
Aktivis Sulawesi Utara, Fredy Legi, menilai pernyataan tersebut tidak hanya keliru secara moral, tetapi juga berpotensi menyesatkan arah pelayanan publik.
Menurut Fredy, seorang pejabat publik semestinya memberikan contoh kedisiplinan dan tanggung jawab, bukan justru mendorong aksi mogok yang dapat melumpuhkan pelayanan kepada masyarakat.
“Ini sangat disayangkan. Seorang kepala dinas malah bicara soal mogok kerja. ASN itu pelayan masyarakat, bukan buruh yang bisa seenaknya menghentikan pelayanan publik,” tegas Fredy kepada media ini, Senin (16/03/2026).
Fredy menilai narasi bahwa ASN akan “kiamat” jika TPP berkurang adalah bentuk dramatisasi yang tidak proporsional dari seorang pejabat pemerintah.
“Kalau pejabat mulai membangun narasi ketakutan seperti itu, yang muncul justru kesan bahwa ASN bekerja hanya karena tunjangan tambahan, bukan karena tanggung jawab pelayanan,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan kesejahteraan ASN memang penting dibicarakan. Namun jalur yang ditempuh harus melalui mekanisme kebijakan, bukan dengan ancaman mogok kerja.
Menurut Fredy, usulan mogok kerja ASN juga berpotensi melanggar prinsip dasar birokrasi negara yang mengharuskan aparatur tetap menjalankan pelayanan publik tanpa gangguan.
“Kalau ASN mogok, masyarakat yang dirugikan. Pelayanan publik berhenti. Administrasi pemerintahan macet. Apakah itu yang diinginkan?” ujarnya.
Freddy bahkan menyebut pernyataan tersebut bisa menciptakan preseden buruk dalam birokrasi, apalagi disampaikan dalam forum resmi seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Forum Musrenbang itu ruang merumuskan solusi pembangunan, bukan tempat melempar gagasan mogok kerja,” kritiknya.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah memang sedang menghadapi berbagai tantangan, termasuk penyesuaian kebijakan belanja pegawai yang berasal dari regulasi pemerintah pusat.
Karena itu, menurutnya para pejabat daerah seharusnya mendorong efisiensi dan inovasi kebijakan, bukan memperkeruh situasi dengan retorika konfrontatif.
“Kalau setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi tunjangan langsung direspons dengan ancaman mogok, bagaimana birokrasi bisa berjalan stabil?” katanya.
Fredy berharap para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Manado lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke publik, terutama yang berkaitan dengan stabilitas pelayanan pemerintahan.
“Pejabat publik harus menenangkan keadaan, bukan justru memantik kegaduhan,” pungkasnya.(ronay)
