MANADO | Portalsulutnew com – Pemahaman mengenai peran dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam sistem ketatanegaraan menjadi hal penting, tidak hanya bagi penyelenggara negara, tetapi juga masyarakat luas, termasuk kalangan pers.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPD RI utusan Sulawesi Utara (Sulut), Ir Stefanus BAN Liow MAP, saat menggelar sarasehan bersama insan pers di Kantor DPD RI Perwakilan Sulut, kawasan Tikala, Manado, Senin (9/11/2026).
Mengangkat tema Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi dan Penjaga Kedaulatan Rakyat, kegiatan ini bertujuan memperluas wawasan jurnalis mengenai posisi dan tanggung jawab MPR dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam kegiatan tersebut, Senator Stefanus BAN Liow menghadirkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr Ferry Liando SIP MSi, sebagai narasumber. Sarasehan dipandu jurnalis senior Deisy Holung.
Di hadapan para jurnalis, Liow memaparkan bahwa MPR RI saat ini beranggotakan 732 orang, terdiri atas 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI.
Ia menjelaskan, sistem keterwakilan DPD RI berbeda dengan DPR RI. Setiap provinsi memiliki empat wakil di DPD RI tanpa bergantung pada jumlah penduduk maupun pemilih di daerah tersebut.
Liow juga menyoroti perubahan mendasar kedudukan MPR RI setelah reformasi dan empat kali amandemen UUD 1945.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa MPR RI tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara seperti pada masa sebelum reformasi. Kini, MPR memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya sesuai prinsip konstitusi.
“Setelah amandemen UUD 1945, kedudukan MPR RI sudah berubah. Tidak lagi berada di atas lembaga negara lainnya. Karena itu, masyarakat perlu memahami fungsi dan kewenangan MPR berdasarkan konstitusi yang berlaku,” jelas Liow.
Ia menambahkan, kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar juga memiliki batasan berdasarkan kesepakatan fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dua prinsip yang tetap dipertahankan dalam konsensus kebangsaan tersebut adalah tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 dan tetap menjaga bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Melalui sarasehan ini, para jurnalis diharapkan semakin memahami sistem ketatanegaraan sekaligus mampu menyampaikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat.
Diskusi berlangsung dalam suasana akrab dan interaktif, dengan sejumlah pertanyaan dari insan pers yang memperkaya pembahasan mengenai posisi MPR RI dalam menjaga kehidupan demokrasi dan konstitusi.***
