Jakarta,Portalsulutnew.com – Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditetapkan pada,Jumat 24/01/2025). MK percepat Pembacaan putusan dismissal kepala daerah yang bersengketa dijadwalkan berlangsung pada 4–5 Februari 2025.
Jadwal pembacaan putusan Dismissal itu, lebih cepat dari jadwal semula yang diatur dalam Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, yaitu 11–13 Februari 2025.
Sebagaimana diketahui, putusan dismissal merupakan putusan MK yang menentukan perkara pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sedang di berjalan dan berproses di MK, apakah dapat dilanjutkan atau dihentikan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa akan dilantik sekaligus dengan kepala daerah terpilih yang perkara sengketanya dinyatakan gugur melalui putusan dismissal di Mahkamah Konstitusi.
Hal itu ia sampaikan usai melakukan pertemuan dengan Ketua MK di Kantor MK, Jakarta, Jumat (31/1/2025). dilansir kompas.com
Langkah ini bertujuan agar pelantikan lebih serentak dengan jumlah yang lebih banyak. Tito menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak keberatan ketika pelantikan kepala daerah nonsengketa dengan kepala daerah terpilih yang perkara sengketanya gugur dalam putusan dismissal disatukan.
“Karena (rentang) waktunya pendek,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).
Tito menambahkan, Prabowo telah memerintahkan agar pelantikan kepala daerah dapat diproses secara cepat.
Langkah itu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum di daerah serta agar kepala daerah dapat segera bekerja untuk rakyat. Oleh karena itu, Tito menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempelajari putusan MK tersebut.
“Arahan Presiden kepada saya, untuk yang kepala daerah terpilih yang nonsengketa maupun yang di-dismiss tadi dengan putusan sela, ini agar proses pelantikannya dipercepat. Supaya mereka sudah bisa menjabat, ada kepastian, dan setelah itu bekerja untuk rakyat,” ungkapnya.
