MANADO | Portalsulutnew.com — Riak polemik rencana penghapusan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tahun 2027 makin gaduh di ruang publik. Media sosial di Kota Manado hingga Sulawesi Utara dipenuhi perdebatan panas, bahkan berujung laporan ke Polda Sulut. Namun di tengah hiruk pikuk itu, suara kritis datang dari tokoh masyarakat sekaligus pengusaha, Hendra Jacob.
Pria yang akrab disapa Bang HJ ini tak sekadar ikut arus. Ia justru menyoroti keras narasi yang berkembang, terutama pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja Manado, Fadly Kasim, yang membuka opsi mogok kerja massal sebagai bentuk respons.
“Ini berbahaya. Jangan sampai isu kesejahteraan dijadikan pembenaran untuk mengorbankan pelayanan publik,” tegas Hendra.
Menurutnya, TPP memang selama ini menjadi salah satu penopang kesejahteraan ASN. Namun ia mengingatkan, kebijakan tersebut bukan hak mutlak yang berdiri sendiri, melainkan sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah serta regulasi yang mengikat.
Hendra menggarisbawahi, pengelolaan TPP harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Artinya, setiap kebijakan wajib mempertimbangkan keseimbangan anggaran, bukan sekadar tekanan atau kepentingan sesaat.
Lebih jauh, ia mengkritik keras wacana mogok kerja yang dinilai tidak mencerminkan jati diri ASN sebagai pelayan negara.
“ASN itu pilar pelayanan publik. Profesionalitas, integritas, dan loyalitas adalah harga mati. Itu sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,” katanya lugas.
Bang HJ menilai, menyampaikan aspirasi adalah hak yang sah dalam sistem demokrasi. Namun, cara penyampaiannya tidak boleh melampaui batas hingga mengganggu kepentingan masyarakat luas.
“Silakan bersuara, tapi jangan sampai rakyat yang jadi korban. Pelayanan publik tidak boleh lumpuh hanya karena polemik kebijakan,” sentilnya.
Di tengah situasi yang kian memanas, Hendra justru mendorong pendekatan yang lebih rasional dan solutif. Ia meminta pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat untuk duduk bersama mencari jalan keluar terbaik, tanpa mengorbankan stabilitas keuangan daerah maupun kesejahteraan ASN.
Menariknya, ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan nasional, termasuk potensi penyesuaian TPP, tidak lahir tanpa alasan. Ada faktor-faktor besar yang turut memengaruhi, termasuk dinamika global yang tak menentu.
“Negara pasti punya pertimbangan strategis. Bahkan potensi krisis global seperti ancaman perang dunia bisa jadi salah satu faktor,” ujarnya.
Bang HJ menegaskan satu hal yakni menjaga kesejahteraan ASN itu penting, tetapi menjaga kepercayaan publik jauh lebih krusial.
“Jangan sampai kita kehilangan dua-duanya hanya karena salah langkah,” kuncinya.***
