JAKARTA | Portalsulutnew.com – Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) mengecam dugaan tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia yang dituding melibatkan Kapolri saat itu, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, bersama sejumlah pihak lainnya.
Ketua Umum F-PDR, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, menilai dugaan tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut kehormatan demokrasi dan kedaulatan negara.
Dalam pernyataan sikap yang diterbitkan di Jakarta, Rabu (4/11/2026), Agus menyebut tindakan penyadapan ilegal, apabila terbukti, berpotensi melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang serta potensi tindakan yang mengancam kepemimpinan negara yang sah.
Menurut F-PDR, praktik penyadapan terhadap kepala negara dapat merusak marwah demokrasi apabila digunakan untuk kepentingan politik pihak tertentu, memengaruhi kebijakan pemerintahan, hingga membatasi kebebasan berekspresi masyarakat.
Atas persoalan tersebut, F-PDR menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara menyeluruh.
Agus secara khusus meminta penyelidikan tidak berhenti pada pihak yang diduga melakukan penyadapan, tetapi juga menelusuri siapa pemberi perintah, apa motifnya, serta untuk kepentingan siapa tindakan tersebut dilakukan.
Dorong Bersih-Bersih Kabinet dan Polri
Lebih jauh, F-PDR memandang polemik tersebut harus menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi dan pembenahan di lingkungan kabinet.
Agus berharap kabinet pemerintahan diisi oleh figur yang tepat, profesional, serta memiliki loyalitas tunggal kepada Presiden Republik Indonesia.
Di sisi lain, F-PDR memberikan apresiasi kepada Kapolri baru, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, atas upaya pembenahan internal institusi Polri.
F-PDR menilai langkah bersih-bersih di tubuh kepolisian menjadi momentum penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tersebut.
Organisasi ini juga berharap peristiwa yang dinilai mencoreng nama baik Polri serta merusak marwah bangsa dan negara tidak kembali terulang, siapa pun pelakunya dan apa pun kepentingan politik di baliknya.
“Mari kita jaga Indonesia yang demokratis, rakyatnya aman dan sejahtera,” demikian seruan F-PDR dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Umum Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna dan Sekretaris Jenderal Rudi S. Kamri.*
