MANADO | Portalsulutnew.com — Arah baru pengelolaan tambang rakyat di Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mulai terlihat. Pasca pelantikan pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara, sektor pertambangan langsung menjadi salah satu fokus utama gerakan koperasi di daerah.
Pelantikan yang dilaksanakan di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Jumat (06/03/2026), berlangsung penuh semangat. Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Sulut dan dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus serta Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay.
Momentum ini menjadi titik awal konsolidasi gerakan koperasi, khususnya di sektor strategis seperti pertambangan rakyat.
Ketua Bidang Pertambangan Dekopinda Bolmut, Drs. Eddy Pontoh, mengatakan kehadiran Gubernur Yulius Selvanus dalam pelantikan tersebut memberi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah serius mendorong koperasi sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat, termasuk bagi para penambang.
“Kehadiran Pak Gubernur Yulius Selvanus menunjukkan perhatian besar terhadap penguatan kelembagaan koperasi di daerah, termasuk di sektor pertambangan rakyat,” ujar Pontoh.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Dekopinwil Sulut G.S. Vicky Lumentut yang dinilai bergerak cepat membentuk struktur lengkap Dekopinda di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara hingga akhirnya bisa dilantik secara serentak.
Pontoh menegaskan, jajaran Dekopinda Bolmut akan langsung menindaklanjuti arahan Gubernur dan Dekopinwil Sulut dengan memperkuat tata kelola pertambangan rakyat melalui koperasi.
“Kami menyimak dengan serius seluruh arahan dari Gubernur Yulius Selvanus dan Ketua Dekopinwil Sulut. Ke depan tentu kami akan berkoordinasi dengan Ketua Dekopinda Bolmut, Recky Posumah, untuk menindaklanjuti langkah strategis di sektor pertambangan,” katanya.
Langkah konkret yang akan segera dilakukan adalah berkoordinasi dengan Pemkab Bolmut selanjutnya pembentukan koperasi pertambangan rakyat, sebagai wadah resmi bagi masyarakat penambang untuk beraktivitas secara legal dan terorganisir.
Hal ini dinilai sangat penting, mengingat Bolmut termasuk salah satu wilayah yang masuk dalam 63 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sulawesi Utara yang telah diperjuangkan oleh Gubernur Yulius Selvanus hingga mendapatkan legalitas dari pemerintah pusat.
Dengan adanya koperasi tambang nantinya, para penambang diharapkan tidak lagi bekerja secara sporadis atau berada dalam zona abu-abu hukum.
“Kami akan segera membentuk koperasi pertambangan agar masyarakat penambang bisa bekerja dengan rasa aman, nyaman, dan memiliki payung hukum yang jelas,” tegas Pontoh.
Menurutnya, koperasi tidak hanya menjadi wadah legalitas, tetapi juga instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan penambang melalui pengelolaan yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan dukungan pemerintah provinsi serta struktur koperasi yang kini telah terbentuk hingga tingkat daerah, sektor pertambangan rakyat di Bolmut diharapkan dapat tumbuh lebih sehat, sekaligus menjadi motor ekonomi baru bagi masyarakat setempat.***
