Manado,Portalsulutnew.com – Suhu ruang Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendadak panas, ketika serikat buruh melancarkan kritik keras terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menangani persoalan tenaga kerja.
Forum diskusi yang berlangsung pada Rabu,(10/09/2025), awalnya dirancang sebagai ruang dialog justru menjadi ajang “adu argumen” antara perwakilan buruh dan pejabat instansi terkait Disnakertrans Sulut.
Sorotan paling tajam datang dari Koordinator Wilayah KSBSI Sulut, Jack Andalangi, yang menilai pengawasan ketenagakerjaan di daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Pengawas dan mediator seakan mandul! Banyak laporan buruh yang berlarut-larut tanpa penyelesaian. Ini membuat kami ragu akan keseriusan pemerintah,” tegas Jack, memantik riuh forum.
Pernyataan tersebut langsung dijawab oleh Kepala Disnakertrans Sulut, Rahel Rotinsulu, yang mengakui adanya keterbatasan.
Menurutnya, masalah utama ada pada jumlah tenaga mediator yang masih jauh dari ideal.
“Memang ada kekurangan SDM. Kami sudah mengajukan penambahan ke Kemenpan RB. Tinggal menunggu persetujuan pusat,” ujar Rahel, berusaha meredakan ketegangan.
Tak hanya KSBSI, sejumlah perwakilan konfederasi buruh lainnya ikut menuntut agar pemerintah tidak hanya berhenti pada wacana, melainkan segera menunjukkan langkah konkret. Mereka menekankan pentingnya respons cepat dan keberpihakan nyata pemerintah terhadap nasib pekerja.
Diskusi tersebut menghadirkan Staf Khusus Gubernur Bidang Ketenagakerjaan, Letkol (Purn) Geovani Kaunang, serta perwakilan Polda Sulut, AKP Agus Sumandik.
Pertemuan itu sekaligus memperlihatkan bagaimana suara buruh kian keras menagih keberpihakan negara. Tekanan publik pun semakin besar agar Disnakertrans tidak sekadar berdalih pada keterbatasan, tetapi benar-benar mengeksekusi solusi yang menjawab keresahan ribuan pekerja di lapangan. (*/Romel)
