SULUT, Portalsulutnew.com – Perubahan lanskap hukum pidana nasional menuntut aparatur kejaksaan tidak hanya memahami regulasi baru, tetapi juga memiliki ketajaman analisis, integritas, dan kemampuan beradaptasi dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, saat mengikuti Forum Literasi Hukum Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) Seri #1 bertajuk “Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia”, Selasa (10/11/2026).
Forum yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti Ferrytass dari Aula Lantai 4 Kantor Kejati Sulut. Turut hadir jajaran pejabat utama, para koordinator, sejumlah kepala seksi, serta para kepala kejaksaan negeri dan kepala cabang kejaksaan negeri se-Sulawesi Utara bersama jajaran masing-masing.
Kegiatan yang diinisiasi Pengurus Pusat PERSAJA ini dibuka langsung oleh Jaksa Agung RI, Prof. Dr. ST. Burhanuddin, S.H., M.H., yang sekaligus menyampaikan keynote speech.
Salah satu agenda penting dalam forum tersebut adalah bedah buku Jaksa Angsa: Work in Silence karya Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS.
Buku ini mengangkat filosofi angsa sebagai refleksi karakter ideal seorang jaksa. Angsa digambarkan memiliki kemampuan melihat persoalan tidak hanya dari permukaan, tetapi juga menyelami berbagai fakta secara mendalam untuk menemukan kebenaran secara utuh.
Filosofi tersebut mengandung pesan bahwa penegakan hukum membutuhkan ketelitian, ketajaman membaca persoalan, serta kesungguhan dalam mengungkap fakta. Seorang jaksa dituntut tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, melainkan harus bekerja berdasarkan bukti dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, prinsip Work in Silence menekankan bahwa pengabdian tidak harus selalu ditampilkan melalui sorotan publik. Profesionalisme justru tercermin dari konsistensi, tanggung jawab, integritas, serta hasil kerja nyata dalam menjalankan kewenangan.
Pesan tersebut menjadi relevan di tengah penerapan dan perkembangan hukum pidana nasional yang membawa tantangan baru bagi institusi kejaksaan. Setiap insan Adhyaksa dituntut terus memperbarui pengetahuan, meningkatkan kapasitas, serta menyesuaikan pendekatan penegakan hukum dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Keikutsertaan Plt. Kajati Sulut bersama jajaran dalam forum ini sekaligus mencerminkan upaya Kejati Sulawesi Utara membangun budaya literasi hukum dan tradisi belajar berkelanjutan di lingkungan kejaksaan.
Penguatan wawasan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teori dan perubahan regulasi, tetapi juga tercermin dalam kualitas pelaksanaan tugas, profesionalisme, serta integritas setiap aparatur penegak hukum.
Dalam menghadapi era baru hukum pidana bukan semata-mata persoalan mengikuti perubahan peraturan. Lebih dari itu, diperlukan perubahan pola pikir, kematangan dalam mengambil keputusan, dan komitmen menjaga nilai-nilai keadilan dalam setiap proses penegakan hukum.(*)
