Manado | Portalsulutnew.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Manado bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II yang berlangsung di Buha, Kecamatan Mapanget, Jumat (20/11/2026).
Pengesahan kesepakatan ini menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan prioritas belanja daerah Kota Manado untuk tahun mendatang. Pemerintah daerah diharapkan mampu menerjemahkan setiap alokasi anggaran menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat paripurna dihadiri Wali Kota Manado Andrei Angouw, Wakil Wali Kota dr. Richard Sualang, Ketua DPRD Manado Dra. Aaltje Dondokambey, M.Kes., Apt., para wakil ketua dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Kota Manado dr. Steaven Dandel, M.PH., jajaran kepala perangkat daerah, camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta insan pers.
Persidangan dipimpin Mona Kloer, S.H., M.H. Setelah pembukaan yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama, pimpinan sidang menyatakan rapat telah memenuhi kuorum sehingga seluruh agenda dapat dilaksanakan.
Pembahasan utama diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Manado mengenai hasil pembahasan Ranperda APBD 2027. Laporan tersebut disampaikan Stenly Tamo, S.H., sebelum akhirnya diterima secara aklamasi oleh peserta rapat paripurna.
Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan dokumen Ranperda APBD 2027 oleh Ketua DPRD kepada Wali Kota Manado.
Dalam sambutannya, Wali Kota Andrei Angouw menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menjalankan proses pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah.
Namun, menurutnya, kesepakatan anggaran tidak boleh berhenti sebatas penyelesaian administrasi dan penetapan dokumen. Hal yang lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Andrei menegaskan bahwa APBD merupakan instrumen penting untuk mendorong pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, setiap program yang dibiayai melalui anggaran daerah harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Pembangunan yang dibiayai melalui APBD ini harus dapat dinikmati masyarakat. Mari kita mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan pelayanan, pembangunan, dan urusan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik demi kepentingan warga Kota Manado,” tegas Andrei.
Ia juga mengajak seluruh jajaran perangkat daerah agar menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh tanggung jawab serta mengutamakan kepatuhan terhadap aturan.
Dengan tercapainya kesepakatan Ranperda APBD 2027, perhatian selanjutnya tertuju pada pelaksanaan anggaran oleh masing-masing perangkat daerah. Pemkot Manado bersama DPRD diharapkan terus mengawal penggunaan anggaran agar prioritas pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.***








