SANGIHE | Portalsulutnew.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe terus berkomitmen memperluas akses layanan dan bantuan hukum hingga ke tingkat kampung dan kelurahan. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang melibatkan para penjabat Kapitalaung, Kapitalaung definitif, serta perangkat kampung se-Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Kementerian Hukum tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemahaman aparatur pemerintahan kampung mengenai fungsi vital Posbankum. Diharapkan, fasilitas ini tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan benar-benar hidup sebagai sarana pelayanan, konsultasi, serta jembatan akses bantuan hukum bagi masyarakat luas.
Acara pembukaan diawali dengan sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diwakili oleh Kepala Bidang PKPM, Jhon Benjamin. Dalam sambutannya, Jhon menyampaikan apresiasi mendalam kepada jajaran Kementerian Hukum, baik pusat maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, atas dukungan berkelanjutan yang diberikan.
“Kegiatan bersama jajaran Kementerian Hukum ini telah memasuki pelaksanaan kelima kalinya. Kami berharap pembinaan ini semakin memperkuat kapasitas dan pemahaman aparatur pemerintah kampung dalam mengoptimalkan keberadaan Posbankum di wilayah masing-masing,” ujar Jhon.
Ia juga mengungkapkan bahwa sinergi dengan Kementerian Hukum telah memberikan dampak nyata bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe, termasuk dalam memfasilitasi harmonisasi Peraturan Bupati terkait perubahan alokasi dana kampung sebesar Rp15 juta. Kolaborasi ini dinilai sangat krusial dalam mendukung kelancaran kebijakan daerah sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat kampung.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Alex Cosmas Pinem, S.H., M.Si., turut mengapresiasi tingginya antusiasme para Kapitalaung dan perangkat kampung yang hadir. Alex menegaskan bahwa sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945, seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan—dari pusat hingga pelosok kampung—wajib berlandaskan hukum.
Alex menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Karena itu, keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi tembok penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan.
“Keberadaan Posbankum harus mampu memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap bantuan hukum saat menghadapi persoalan, tanpa harus terbebani oleh masalah finansial,” tegas Alex.
Lebih lanjut, Posbankum di tingkat kampung juga diarahkan untuk berfungsi sebagai instrumen pencegahan serta penyelesaian konflik di tengah masyarakat melalui pendekatan hukum yang tepat. Dengan demikian, setiap permasalahan yang timbul dapat diselesaikan melalui mekanisme yang benar, bukan dengan tindakan sepihak atau aksi main hakim sendiri.
Melalui pembinaan ini, Pemkab Sangihe optimistis para Kapitalaung dan perangkat kampung dapat menjadi garda terdepan dalam menjalankan peran strategis Posbankum. Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan akses keadilan (access to justice) yang merata hingga ke sudut-sudut kampung dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.(rikart)
