MANADO, Portalsulutnew.com – Pengembalian uang Rp15,66 miliar kepada JA dalam penanganan perkara dugaan korupsi PT Hakian Wellem Rumansi (HWR) menjadi perhatian publik. Namun, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan bahwa uang tersebut tidak memiliki kaitan dengan Rp15,04 miliar yang sebelumnya disita penyidik dari PT HWR.
Penegasan ini disampaikan Kejati Sulut untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat, menyusul munculnya persepsi bahwa uang yang dikembalikan kepada JA merupakan bagian dari uang hasil penyitaan dari perusahaan tersebut.
Melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Irvan Bilaleya, Senin (9/11/2026), Kejati Sulut menjelaskan bahwa kedua uang tersebut merupakan objek penyitaan berbeda, baik dari sisi sumber kepemilikan, waktu maupun lokasi penyitaan.
Kedua uang tersebut merupakan objek penyitaan berbeda, baik dari sisi sumber kepemilikan, waktu maupun tempat penyitaan.
Ia menjelaskan, penyidik Kejati Sulut pada 22 Juli 2026 menyita uang sebesar Rp15.040.570.446 dari PT HWR. Dana tersebut selanjutnya disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada Bank Syariah Indonesia (BSI).
Sehari kemudian, dalam pengembangan penyidikan perkara yang sama, penyidik melakukan penyitaan uang dari kediaman EL dan JA pada 23–24 Juli 2026 dengan total mencapai Rp18.866.836.000.
Dari jumlah tersebut, Rp15.660.000.000 merupakan uang milik JA, sedangkan Rp3.206.836.000 lainnya merupakan milik EL.
Dalam perkembangan penyidikan, EL kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 15 September 2026.
Sementara itu, nasib uang milik JA berbeda. Berdasarkan hasil pendalaman penyidik, tidak ditemukan keterlibatan JA dalam perkara dugaan korupsi PT HWR.
Atas dasar tersebut, penyidik memutuskan mengembalikan uang Rp15,66 miliar kepada JA.
Pengembalian ini sebelumnya diumumkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejati Sulut, Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., dalam konferensi pers pada 2 November 2026.
Adapun uang sebesar Rp3.206.836.000 milik EL masih berada dalam penguasaan penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam proses hukum yang berjalan.
Kejati Sulut juga menegaskan bahwa penyidik tidak menemukan hubungan uang milik JA dengan perbuatan tersangka EL maupun tindak pidana asal (predicate crime) yang menjadi dasar penyitaan.
Perbedaan asal-usul dan status hukum kedua uang tersebut menjadi poin penting dalam klarifikasi Kejati Sulut.
Uang Rp15,04 miliar yang disita dari PT HWR pada 22 Juli 2026 tetap menjadi objek penyitaan tersendiri dan telah ditempatkan dalam RPL pada BSI.
Sementara Rp15,66 miliar yang dikembalikan kepada JA merupakan uang yang disita dari kediamannya pada 24 Juli 2026, bukan uang yang berasal dari PT HWR.
Dengan demikian, pengembalian dana kepada JA tidak dapat dimaknai sebagai pengembalian uang hasil penyitaan dari PT HWR.
Kejati Sulut mengingatkan agar informasi mengenai perkembangan perkara disampaikan dengan memperhatikan kronologi, sumber kepemilikan, serta fakta hukum secara utuh.
Hal ini penting untuk menghindari kesimpulan yang keliru di tengah masyarakat. Meski demikian, Kejati Sulut menyatakan tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan kritik, pendapat, maupun melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum.
Institusi Adhyaksa tersebut menegaskan komitmennya menangani perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan berpedoman pada fakta serta alat bukti sesuai ketentuan perundang-undangan.
Klarifikasi ini sekaligus menegaskan bahwa dalam perkara PT HWR terdapat dua objek penyitaan dengan sumber kepemilikan dan status hukum berbeda.
Karena itu, setiap perkembangan penanganan perkara perlu dinilai berdasarkan fakta penyidikan, bukan sekadar asumsi yang berkembang di ruang publik.***
