JAKARTA | Portalsulutnew.com — Target ambisius 3 juta rumah tak lagi sekadar jargon. Pemerintah pusat kini menekan pedal gas lebih dalam dengan mengonsolidasikan seluruh kekuatan, dari kementerian hingga pemerintah daerah, demi mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dorongan keras itu terlihat dalam Rapat Evaluasi dan Koordinasi Program 3 Juta Rumah yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Kantor BRIN, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).
Rapat dipimpin Sekretaris Dirjen Perumahan Pedesaan, La Ode Burchamaa D.S., STP., M.Si., dengan satu pesan tegas: target nasional harus diterjemahkan menjadi kerja nyata di daerah.
Tak hanya soal angka pembangunan, rapat ini mengunci strategi baru, integrasi data perumahan nasional serta penguatan peran daerah sebagai ujung tombak realisasi hunian.
Pemerintah menegaskan, APBN tak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, sektor swasta, hingga skema pembiayaan alternatif kini menjadi tulang punggung percepatan.
Kota Manado ikut mengambil posisi penting dalam forum nasional ini. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Manado, Peter Alexander Eman, ST., MT., menegaskan kesiapan daerahnya menjadi bagian dari “gerbong depan” program 3 juta rumah.
“Kami melihat forum ini bukan sekadar evaluasi, tapi alarm percepatan. Bagi Manado, ini momentum memastikan pengelolaan hunian, termasuk rusunawa, semakin tertib dan tepat sasaran,” tegas Eman.
Lanjutnya, berbeda dengan daerah lain, Manado menghadapi keterbatasan lahan. Kondisi ini justru mendorong pemerintah kota mengunci strategi hunian vertikal sebagai solusi jangka panjang.
“Rusun dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) diposisikan sebagai andalan untuk menjangkau MBR di wilayah kota Manado yang semakin padat”, tandas Peter Eman.
Tambahnya, Program 3 Juta Rumah kini berdiri sebagai proyek nasional strategis untuk memangkas backlog perumahan, lewat pembangunan unit baru, rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan penataan ulang manajemen rumah susun.
“Dengan koordinasi yang semakin rapat antara pusat dan daerah, proyek ini tak hanya ditargetkan berjalan cepat, tapi juga tepat sasaran”,pungkasnya.
Rapat di BRIN ini menjadi penutup evaluasi akhir tahun, sekaligus “pintu start” bagi roadmap kolaborasi baru pembangunan hunian MBR tahun mendatang. Targetnya jelas, rumah layak bukan lagi impian, tapi hak nyata yang harus diterima rakyat.(*/ronay)
