Minahasa,Portalsulutnew.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali menegaskan langkah seriusnya dalam menghadirkan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak.
Hal ini ditandai dengan kehadiran sekaligus penutupan resmi kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten Minahasa Tahun 2025 oleh Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, di Café Anos, Rabu (24/9/25).
Dalam kesempatan tersebut, Vanda Sarundajang menekankan perlunya kerja sama lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan stakeholder lainnya.
“Penanganan maupun pencegahan kekerasan tidak bisa berjalan parsial, tetapi harus terintegrasi, berkesinambungan, serta menempatkan korban sebagai prioritas utama”,tegasnya.
Hadir dalam kegiatan itu, Plt. Kepala Dinas PPPA Minahasa, perwakilan Kejaksaan Negeri Minahasa Paskahlis Sumelang, Kasubsi Prapenuntutan Tipidum, serta AIPTU Grafland Karading selaku Kepala Unit PPA Polres Minahasa.
Forum ini juga dirangkaikan dengan pembahasan persiapan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Minahasa 2025.
Baca : Vanda Sarundajang: Assessment ASN Bukan Formalitas
Wabup Vanda mengapresiasi kontribusi seluruh peserta. Ia berharap advokasi yang telah dilaksanakan tidak berhenti sebatas forum diskusi, tetapi ditindaklanjuti melalui pembentukan Satgas yang solid.
“Dengan begitu, Minahasa semakin siap menghadirkan perlindungan menyeluruh, baik dari sisi hukum, psikologis, maupun sosial”,pungkasnya.
Penutupan kegiatan ini sekaligus mempertegas komitmen Pemkab Minahasa dalam mewujudkan daerah yang aman, ramah, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.***
