Sulut,Portalsulutnew.com – Rapat Koordinasi (Rakor) Asistensi Efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (T.A) 2025, dilaksanakan di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (12/032025).
Rakor yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Dr. Bima Arya Sugiarto, S.I.P, M.A, dan Gubernur Sulut,Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E.dihadiri para Bupati dan Walikota, Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektur, Kaban Keuangan,Kabag Hukum, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), se-Sulut.
Agenda Rakor tersebut berfokus pada peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A 2025, dengan acuan surat edaran Mendagri 900/833/SJ, 23 Februari 2025.
Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE mengatakan, rakor bertujuan agar supaya langkah-langkah yang diambil Pemprov serta Kabupaten dan Kota di Sulut, terkait penganggaran tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
“ Diharapkan, dengan adanya kegiatan ini setiap daerah dapat mengelola anggaran secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel”, ujarnya.
Sehingga ke depan kata Gubernur Yulius Selvanus, apa yang dilakukan pemerintah provinsi sesuai dengan aturan yang ada. Pemerintah kbupaten dan kota juga harus bersinergi agar tidak bertabrakan.
“ Artinya jika kita bersinergi antara kabupaten dan kota bersama-sama kita akan kuat. Nah, anggaran-anggaran yang tidak perlu dipangkas”, tegas Gubernur Yulius Selvanus.
Ia mencontohkan seperti anggaran ATK dan lainya. Termasuk kebutuhan obat obatan di rumah sakit daerah akan dievaluasi.
“ Dengan bersatu dan bersinergi, kepala daerah kabupaten dan kota tentunya kita akan kuat”,tandasnya.
Sementara Wamendagri, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan terkait strategi efisiensi anggaran belanja. Perlu dipahami efisiensi ini bukan memangkas anggaran pelayanan mendasar seperti kesehatan dan lainya.
“ Efisiensi anggaran ini adalah memangkas kegiatan yang tidak perlu dan tidak masuk akal, seperti perjalanan dinas, biaya konsultan, makan minum, ATK”,terang Wamendagri kepada wartawan ketika diwawancarai di lobi kantor Gubernur Sulut.
Lanjut Bima, mengapa ada program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis, sekolah Garuda, irigasi, penguatan pangan swasembada.
“ Semua itu ada landasan pemikiranya. Artinya sebelum masuk ke detail efisiensi anggaran perlu dipahami dulu dasar pemikiran itu,” jelas Wamendagri.
Diakui Wamendagri, di Sulut ini kelemahan yang terjadi adalah kurangnya koordinasi kepala daerah, sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri.
“Nah, kita berbicara terkait disiplin, koordinasi, kolaborsi. Tanpa koordinasi dan kolaborasi Gubernur Sulut sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang mengayomi dan memotivasi kepala daerah. Target-target nasional bisa tercapai, tidak mungkin,” tegas Wamendagri RI Bima Arya.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Sumule Tumbo memaparkan materi tentang gambaran umum pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyampaikan perlu adanya evaluasi terhadap keselarasan program di tiap tingkatan pemerintahan.
“Akan kita lakukan evaluasi terhadap keselarasan program dari Kabupaten Kota ke Provinsi lalu ke Pusat,”pungkasnya.
Rakor tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut, Steve Kepel, para Asisten dan Kepala SKPD Pemerintah Provinsi Sulut.
(Romel)
