SULUT | Portalsulutnew.com – Arah baru tata kelola tambang rakyat di Sulawesi Utara mulai terlihat. Di balik langkah senyap namun strategis, Yulius Selvanus mendorong keterlibatan negara lebih nyata demi mengangkat kesejahteraan penambang lokal yang selama ini kerap berada di posisi lemah.
Pertemuan penting digelar di Jakarta, Jumat (10/4/2026), ketika Gubernur bertatap muka langsung dengan jajaran petinggi PT Aneka Tambang Tbk. Diskusi tersebut menjadi pintu masuk menuju perubahan besar, terutama dalam penguatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan skema pembelian hasil tambang masyarakat.
Direktur Utama Antam, Untung Budiharto, menerima langsung rombongan Gubernur Sulut. Fokus pembahasan mengerucut pada satu hal yakni memastikan hasil tambang rakyat tidak lagi “ditekan harga” oleh mekanisme pasar yang tidak transparan.
“Kita ingin ada keadilan. Penambang rakyat harus mendapat harga sesuai standar, bahkan mengacu pada standar global seperti LBMA,” tegas Gubernur, menandai dorongan agar praktik lokal terkoneksi dengan sistem internasional.
Tak hanya soal harga, kerja sama ini juga menyasar aspek yang selama ini luput perhatian, edukasi dan pendampingan teknis. Antam diharapkan tidak hanya hadir sebagai pembeli, tetapi juga sebagai mitra peningkatan kapasitas, agar aktivitas tambang rakyat menjadi lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.
Langkah ini menunjukkan pergeseran pendekatan dari pengawasan menjadi pemberdayaan. Pemerintah daerah ingin memastikan penambang tidak berjalan sendiri, tetapi ditemani oleh sistem yang kuat dan profesional.
Saat ini, pembahasan teknis terus dimatangkan oleh tim ahli Antam bersama Dinas ESDM Sulut. Sejumlah pihak strategis juga turut hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk Direktur Utama PT Membangun Sulut Maju, Dating Palembangan, serta Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut, Reynaldo Walujan.
Jika terealisasi, kolaborasi ini berpotensi menjadi model baru pengelolaan tambang rakyat di Indonesia di mana negara, BUMN, dan masyarakat berdiri dalam satu garis menciptakan sistem yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.(*/romel)
