MANADO | Portalsulutnew.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menegaskan komitmennya dalam penataan ruang yang bersih dan transparan. Hal itu tampak dalam agenda Penandatanganan Berita Acara Verifikasi Penanganan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR) yang digelar Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, Ditjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Senin (17/11/2025).
Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus S.E. hadir langsung, menandai pentingnya proses ini sebagai tahapan krusial dalam revisi RTRW serta penyusunan RDTR di tingkat provinsi.
Penandatanganan ini sekaligus mengesahkan hasil verifikasi IPPR yang menjadi dasar legal formal bagi rencana tata ruang ke depan.
“Ini merupakan tindak lanjut dari rapat lintas sektor pada September lalu. Kami bergerak cepat bersama Kementerian ATR/BPN untuk memastikan setiap persoalan tata ruang diselesaikan secara tuntas,” tegas Gubernur Yulius Selvanus.
Pemprov Sulut melalui Dinas PUPR Daerah juga telah melakukan verifikasi lapangan di empat wilayah di Minahasa Utara, Bitung, Kotamobagu, dan Tomohon.
Dari pemeriksaan tersebut ditemukan delapan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang.
Namun setelah diklarifikasi mendalam, seluruh indikasi tersebut dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran.
Hasil ini sejalan dengan penilaian Ditjen Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN.
Dengan selesainya verifikasi ini, Pemprov Sulut menegaskan bahwa penataan ruang di daerah berjalan sesuai prosedur, sekaligus menjadi langkah strategis menuju tata ruang yang lebih tertib, akurat, dan siap mendukung pembangunan jangka panjang. (romel)
