JAKARTA | Portalsulutnew.com — Komitmen Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus untuk mempercepat pemerataan pembangunan energi dan tata kelola pertambangan terus bergerak konkret.
Selasa (4/11/2025), Yulius bersama sejumlah pejabat Pemprov Sulut menyambangi Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta untuk bertemu langsung dengan Menteri Bahlil Lahadalia.
Pertemuan itu menjadi tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya di Langowan, Minahasa, yang fokus pada program nasional “Merdeka dari Kegelapan” inisiatif pemerintah pusat untuk menjamin akses listrik bagi seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah kepulauan di Sulut.
“Dalam waktu dekat, tiga pulau di Sulawesi Utara akan segera menikmati penerangan listrik 24 jam penuh,” ungkap Gubernur Sulut Yulius usai pertemuan.
Ia menegaskan, masih terdapat sejumlah wilayah kepulauan di Sulut yang hanya menikmati pasokan listrik 6 hingga 12 jam per hari. Kondisi ini menjadi target utama Pemprov Sulut untuk dituntaskan pada 2026 mendatang.
“Pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau. Arahan Presiden Prabowo jelas: Indonesia harus benar-benar merdeka dari kegelapan,” tegasnya.
Selain soal kelistrikan, pembahasan juga menyentuh penataan sektor pertambangan rakyat. Yulius mengungkapkan, Kementerian ESDM tengah menyiapkan Peraturan Menteri sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
“Ke depan, WPR akan tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sulut. Ini bentuk keberpihakan kita kepada masyarakat lokal,” ujarnya.
Menurutnya, konsep ‘WPR Pro Rakyat’ yang diusung Pemprov Sulut bukan hanya soal legalitas, tetapi juga soal keberlanjutan dan kesejahteraan.
“Penambang lokal harus dilindungi secara hukum dan diberikan ruang untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat di wilayah tambang,” tandasnya. (*/romel)
